Sumarkinah, TKW Pemalang Korban Penyiksaan Majikan, Pulang ke Keluarganya

Maka, menurut Kundhi, perbaikan jalan rusak harus jadi skala prioritas kebijakan. Apalagi kondisi saat ini ratusan kilometer jalan masih dalam kondisi rusak. Mengingat, pembenahan infrastruktur adalah hutang janji politik yang harus terselesaikan. “Pangkas anggaran-anggaran perjalanan dinas dan kegiatan lain yang tidak terlalu urgent dan fokus mengalokasikan APBD Pemalang untuk pembenahan infrastruktur.” tandasnya. Penulis : Eriko […]

Beberapa pelanggaran masih ditemukan dan pada saat itu juga dilakukan pemberian sanksi berupa push up, teguran lisan dan tegoran tertulis. Gugus Tugas berharap Adaptasi Kebiasaan Baru akan menjadi suatu kebutuhan dan pada saatnya betul-betul menjadi suatu kebiasaan pola hidup yang baru. Penulis : Baktiawan Candheki Editor : Amin Nurrokhman Bagikan Ke Teman

Dukungan tersebut tidak hanya mencakup aspek logistik, tetapi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya daerahnya. ”Acara ini diharapkan membuka peluang kolaborasi lebih lanjut antara Indonesia dan Jepang di bidang seni dan budaya. Pemprov Jateng patut diapresiasi atas dukungannya yang konsisten terhadap seniman lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada citra positif Indonesia […]

“Sekaligus mempertegas komitmen TNI untuk senantiasa menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa,” imbuhnya. Lebih dari sekadar peringatan, kegiatan ini juga menjadi ruang kebersamaan jajaran Pemerintah Daerah Pemalang. TNI hadir tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga mitra masyarakat, pemerintah daerah, dan semua elemen bangsa dalam memperkokoh persatuan menuju Indonesia maju. ** Bagikan Ke Teman

Sementara, Ketua DPD Serikat Pekerja PT Pegadaian Jawa Tengah/DIY Nur Wachid mengatakan, meski di Jawa Tengah dan DIY penolakan holdingisasi sangat keras, namun dia memastikan layanan terhadap nasabah akan tetap berjalan seperti biasa. “Layanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu dengan persoalan ini. Masyarakat sangat membutuhkan Pegadaian, apalagi saat masa pandemi sekarang,” tandas Nur Wachid. Nur […]

“Mari kita manfaatkan kebijakan Pemerintah pusat soal perbaikan DTKS. Dulu setahun hanya sekali, berubah menjadi dua kali, terus tiga kali, sekarang empat kali. Artinya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memasukan rakyat miskin yang layak menerima manfaat program dengan tidak dimasukan ke DTKS,” ungkap Safi’i Penulis : Eriko Garda Demokrasi Editor: Amin Nurrokhman   […]