Pilkades Serentak Pemalang, Tutuko: Jangan Ada Penyelenggara ‘Nyambi’ Jadi ‘Pecut’
- calendar_month Sel, 3 Nov 2020
Kepala Dispermasdes Pemalang, Tutuko raharjo saat mengisi pembekalan bagi puluhan pengawas desa di Hotel Winner Pemalang, Selasa, 3 November 2020. FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI
PUSKAPIK.COM, Pemalang – Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Pemalang meminta kepada para pengawas desa untuk mencermati netralitas penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 28 desa.
“Jangan sampai penyelenggara ikut jadi ‘pecut’ (timses salah satu calon) , karena walau pun itu informal tapi itu ada pelanggaran asas ketidakpatutan di situ, ” kata Kepala Dispermasdes Pemalang, Tutuko raharjo, Selasa, 3 November 2020, saat mengisi pembekalan bagi puluhan pengawas desa di Hotel Winner Pemalang.
Selain itu, Tutuko juga menjelaskan titik-titik kerawanan yang perlu mendapat prioritas khusus dalam pengawasan.
“Ada 12 titik rawan dalam proses Pilkades yakni, penyusunan regulasi, pembentukan panitia, penyusunan anggaran dan biaya Pilkades, penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon, penetapan calon yang berhak dipilih, pendaftaran pemilih, penetapan daftar pemilihan, pemungutan suara, pengesahan, pelantikan kades, dan pengaduan dan penyelesaian, “ujarnya.
Ia menceritakan kericuhan dalam pilkades di Kecamatan Ulujami. “Saya masih ingat saat itu di Desa Blendung, Pilkades ricuh, kantor balai desa diblokir warga pendukung selama 1 tahun, belum lagi proses hukumnya sampai 2 tahun baru selesai. Lalu di Desa Loning, Kecamatan Petarukan, akhirnya terpaksa ditunda karena TPS diblokir oleh pendukung salah satu calon dari subuh. Saya waktu itu masih jadi Camat Petarukan,” katanya.
Tutuko menegaskan solusi persoalan Pilkades adalah komunikasi antarsemua pihak yang berkepentingan, baik calon, tim pendukung, BPD, pengawas, dan keamanan.
- Penulis: puskapik
