PUSKAPIK.COM, Pemalang – Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyaksikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Pemalang dan Purbalingga. Mensos berpesan kepada masyarakat yang belum mendapat bantuan untuk tidak mengadu di sosial media.
“Jangan berbicara di media sosial, tapi datanglah ke kantor desa, kantor kecamatan. Laporkan bahwa saya belum mendapatkan bantuan. Kami pastikan akan dilayani, ” kata Mensos Juliari dalam sambutan pada acara Penyaluran Bansos Tunai di Kantor Pos Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Jumat 20 November 2020.
Ia meminta masyarakat tidak ragu. Sebab pada dasarnya aparat pemerintah, anggota DPR dan juga pendamping, merupakan pelayan masyarakat.
Baca Juga
“Pejabat publik apakah menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR dan juga pendamping, merupakan pelayan masyarakat. Bukan masyarakat yang melayani kita. Jadi kita berjuang untuk masyarakat,” katanya.
Mensos mengingatkan, menyalurkan Bansos juga bukan pekerjaan mudah. Sebab, setelah Kemensos mengalokasikan kuota bantuan, ternyata daerah tidak bisa menyerap.
“Kabupaten Pemalang merupakan daerah yang responsif. Buktinya dari kuota penerima bantuan yang diberikan bisa diserap dengan baik. Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos,” kata Mensos Ari.
Dalam kunjungan kali ini, Mensos menyaksikan penyaluran BST di dua lokasi di Jawa Tengah, yakni Kantor Pos Taman, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dan di Kantor Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Dalam kesempatan sama, Mensos juga berdialog dengan pendamping PKH di dua kabupaten tersebut.
Kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang duduk dengan formasi mematuhi protokol kesehatan di dua lokasi tersebut, Mensos Juliari membuka dialog. Ia menggali sejauh mana manfaat yang mereka rasakan dengan bantuan pemerintah.
Dalam kesempatan itu Mensos Ari menyatakan, BST diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Covid-19. Ia menyatakan, pandemi membuat sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan dan pada gilirannya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Kepada para menteri bapak Presiden menginstruksikan, agar kami para pembantunya memastikan selama pandemi masyarakat tidak ada yang kelaparan. Dengan BST diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi,†katanya.
Ia meminta agar bantuan dapat digunakan sebaik-baiknya. “Gunakan bantuan sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk membeli rokok,†katanya. Tak lupa ia mengingatkan, bahwa Bansos sifatnya sementara.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos Juliari juga meninjau produk UMKM lokal yang menjadi komoditas E-Warong, dan berdialog dengan pelaku UMKM. Mensos Juliari memuji kewirausahaan yang tumbuh di daerah tersebut.
Kemensos menyalurkan BST di Provinsi Jawa Tengah kepada sebanyak 1.412.938 KPM di 35 Kabupaten/kota.
Di Kabupaten Pemalang tercatat 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai Rp.11.685.600.000/bulan. BST di Kabupaten Purbalingga terdaftar sebanyak 30.603 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai total Rp. 9.180.900.000.
Sementara untuk Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Jawa Tengah, menjangkau 3.431.209 KPM tersebar di 35 Kabupaten/kota
Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan dengan nulis bantuan Rp.34.336.800.000/bulan.
Di Kabupaten Purbalingga terdapat 110.241 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai Rp.22.048.200.000.
Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT Pos Indonesia dan Himbara, Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara. Mensos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi PT Pos, Bank-bank Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program.
“Dengan adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, penyaluran BST dan Program Sembako/BPNT berjalan baik dan lancar. Semoga bantuan ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan KPM,†kata Mensos.
Tahun di 2021, program BST masih dilanjutkan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kepada 10 juta KPM pada 34 provinsi dilaksanakan selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2021 dengan anggaran total Rp 12 triliun. Demikian juga Program Sembako/BPNT untuk 18,5 juta KPM dengan anggaran total Rp 45,12 triliun.
Kontributor: Suryo Sukarno
Editor: Amin Nurrokhman
Baca Juga
