PUSKAPIK.COM, Brebes – Meskipun dinyatakan positif corona katagori Orang Tanpa Gejala (OTG), banyak yang tetap bersosialisasi di luar rumah untuk mencari nafkah. Ini terjadi di Kabupaten Brebes.
Sejumlah OTG mengeluhkan tidak mendapat bantuan dari Pemkab untuk bekal isolasi mandiri. Karenanya, mereka terpaksa keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah keluarga.
Sesuai aturan OTG untuk berada di rumah selama 14 hari masa isolasi mandiri, ternyata banyak yang tidak mematuhinya. Mereka tetap nekat keluar rumah dan bekerja mencari nafkah.
Bantuan hidup yang dijanjikan pemerintah bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri tidak kunjung mereka terima. Sehingga tetap keluar dan bekerja tidak demi rasa tanggungjawab memberi nafkah keluarga.
Pasein OTG asal Desa Bumiayu, Muhamad Rosul (41) adalah salah satunya. Guru Tidak Tetap (GTT) di SDN Kalierang 1 ini pada Senin pekan lalu menjalani rapid test dan hasilnya reaktif. Tiga hari berikutnya dia diambil sampel swabnya dan dinyatakan positif COVID-19.
“Ini yang kedua kalinya kena corona. Awal April positif dan menjalani isolasi mandiri dan selesai tanpa swab. Terus Kamis kemarin diperiksa dan hasilnya positif tanpa gejala,” tutur Rosul Senin 21 Desember 2020.
Sebagai GTT, Rosul punya kerja sampingan sebagai sopir carteran. Pekerjaan ini dilakoni setiap selesai mengajar.
“Saya ini juga kerja sopir. Kadang cartera kadang taksi online,” ungkap Rosul menambahkan.
Sebagai pasien OTG, Rosul ini seharusnya menjalani isolasi mandiri, namun ini tidak dijalaninya. Dia tetap keluar rumah bekerja sebagai sopir. Apa yang dilakoni Rosul ini sebagai bentuk tanggungjawab kepala keluarga dalam menafkahi keluarga.
Pengakuan Rosul mengungkap, dua kali isolasi mandiri dirinya tidak mendapatkan bantuan hidup dari pemerintah. Sehingga dia harus tetap keluar rumah mencari uang.
“Saya harus kerja untuk makan istri dan tiga anak. Kalau tidak kerja dari mana dapat uang untuk makan. Dua kali positif dan isolasi mandiri, belum pernah dapat bantuan sembako. Jadi meski positif, tetap kerja cari uang, jadi sopir mengantar barang. Meski kerja di luar rumah, saya berusaha tidak kontak langsung sama orang lain, kasihan nanti ketularan,” terang dia.
Soal bantuan sembako bagi pasien isolasi mandiri juga dikeluhkan oleh Sobar, Kades Kalilangkap Kecamatan Bumiayu. Warga Desa Kalilangkap yang dinyatakan positif juga tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah selama isolasi mandiri. Akibatnya, mereka tetap keluar rumah untuk bekerja. Tidak hanya itu, mereka juga tetap ikut jamaah solat bersama warga lainya.
“Yang terjadi di desa kami, pasien OTG ini seharusnya mereka di rumah untuk isolasi. Tapi karena mereka tidak dapat bantuan pangan dan tetap kerja. Apalagi pasien ini merasa tidak sakit apa apa jadi ada yang tetap kerja di luaran dan bahkan ada yang ikut solat jamaah,” jelas Kades.
Sobar menyebut, jumlah pasien positif di Desa Kalilangkap sejak masa pandemi sebanyak delapan orang. Tiga orang dirawat, dan lima lainnya isolasi mandiri. Untuk membantu mereka, warga diminta untuk iuran.
“Ada lima yang isolasi mandiri, tapi mereka tidak mendapatkan bantuan makan dari pemerintah. Jadi warga saya minta inisiatif 1 rumah satu telur, tapi itu pun tidak banyak karena ekomoni warga juga sedang susah,” tutur Sobar.
Soal dana desa yang direfocussing untuk penanganan COVID-19, Sobar membeberkan, sudah terserap sejak awal awal pandemi. Dana tersebut sudah dipakai untuk BLT, pembelian alat untuk pemeriksaan kesehatan seperti thermogun dan juga untuk fasilitas protokol kesehatan.
“Waktu awal pandemi itu dana sudah terserap. Baik untuk BLT, beli alat ini itu. Nah giliran corona masuk desa, dana sudah habis. Makanya tidak heran, pasien OTG yang isolasi mandiri tidak dapat apa apa,” sambungnya.
Menanggapi soal bantuan bagi OTG yang menjalani isolasi mandiri, Sekda Brebes, Djoko Gunawan mengatakan, sebeneranya pemerintah sudah mrngalokasikan sebesar Rp.600 ribu per keluarga. Bantuan ini digunakan bagi OTG yang isolasi mandri agar tetap berdiam di rumah.
“Kami ada anggaran untuk mereka yang OTG dan harus isolasi mandiri. Kita sudah alokasikan di Dinas Sosial sebesar Rp 600 ribu per keluarga,” tandas Sekda.
Kontributor: Fahri Latief
Editor: Amin Nurrokhman
