Jika Pemkab Pemalang Tak Tunjukkan Keberpihakan, GTT Siap Melawan
- calendar_month Kam, 21 Jan 2021
Ketua organisasi GTT non kategori SD Kabupaten Pemalang, Afni mengaku akan melakukan perlawanan jika kesejahteraan GTT tidak diperhatikan. FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI
PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ketua organisasi Guru Tidak Tetap (GTT) non kategori SD Kabupaten Pemalang, Afni mengaku akan melakukan perlawanan jika kesejahteraan GTT tidak diperhatikan.
“Siapa pun pemerintahannya, kalau tidak ada keberpihakan kepada guru honorer, hanya ada satu kata yaitu, lawan,” katanya usai rapat bersama Komisi D DPRD Pemalang di Gedung Paripurna, Kamis siang, 21 Januari 2021.
Meski tidak menjelaskan bentuk perlawanannya secara detail, tapi Afni berharap GTT Pemalang tidak dipandang sebelah mata, mengingat jasanya sebagai garda terdepan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Hal ini sebagai tanggung jawab pemda selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat.
“GTT SD itu ada 2.230-an dan SMP 800-an dengan usia pengabdiannya atau TMT itu paling tua 2001. Mereka hanya mendapat honor per bulan Rp200.000-Rp300.000. Maka dari itu kami mendorong kanalisasi berdasarkan TMP kepada dinas untuk program P3K tahun ini. Agar nantinya prioritas diberikan pada GTT dengan TMT tua,” ujarnya.
Lanjut Afni, kalau berdasarkan kuota, regulasinya dari Dindikbud ke bupati, lalu bupati ke BKD, dan terakhir ke BPKAD untuk diserahkan ke Kementerian pusat.
“Kalau tahun ini dari Dinas Pendidikan diusulkan kuota sebesar 1.859, kami sepakat dengan itu, meski pun di luar itu masih banyak. Namun regulasi P3K ini kan sampai 2024, kami berharap Pemerintah bisa menyelesaikan semua honorer baik SD dan SMP, seharusnya bisa,” katanya.
Sementara itu, Afni mengaku pernah menanyakan kemampuan anggaran Dinas Pendidikan Pemalang dalam program P3K tahun ini.
- Penulis: puskapik
