PUSKAPIK.COM, Pemalang – DPRD Pemalang meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sigap dengan bencana alam yang terjadi. Wakil rakyat Kota Grombyang ingatkan OPD tak saling lempar tanggung jawab dalam penanganan bencana.
Itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Pemalang, Mokhamad Safi’i, dalam rapat antisipasi kebencanaan di ruang Paripurna DPRD Pemalang, Kamis, 11 Februari 2021.
“Kita harus antisipasi, karena informasinya curah hujan tetap tinggi sampai dengan bulan 4, April (2021). Makanya harus siap-siap sebagai pemerintah daerah, sehingga kalau terjadi bencana pemerintah daerah hadir di tempat, hadir di lokasi,” ujar Safi’i.
Baca Juga
Dalam rapat mitra kerja Komisi D DPRD Pemalang itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga turut dilibatkan. Sebab, menurut Safi’i, Baznas juga memiliki anggaran yang bisa membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam tanggap bencana.
Belakangan ini bencana yang terjadi di Pemalang di antaranya banjir, tanah longsor, angin kencang, serta putusnya jembatan akibat tergerus derasnya air sungai saat hujan lebat.
Dikatakan Safi’i, leading sector tanggap darurat bencana memang ada pada BPBD, tapi penanganan lebih lanjut ada pada Dinas terkait.
Misalnya, bencana yang merusak infrastruktur jalan/jembatan ditangani DPU TR. Kemudian, bencana yang merusak perumahan ditangani Disperkim, untuk gedung sekolah ditangani Dindikbud, pemulihan ekonomi terdampak bencana ditangani Diskoperindag, pemulihan lahan pertanian ditangani Dispertan.
“Artinya semua komponen pemerintah ini terlibat. Kami tidak ingin ada lagi istilah ‘ini bukan urusan gua, ini urusan elu’,” kata Safi’i.
Sementara itu, Kepala BPBD Pemalang, Wahadi mengaku, selama ini tidak ada kesulitan koordinasi dengan Dinas/OPD dalam penanganan bencana. “Cuma mungkin belum terbiasa. Ya mungkin ada sesuatu yang harus dikomunikasikan lebih intens, sehingga OPD yang terkait itu tau akan tugasnya,” kata Wahadi.
Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M
Baca Juga
