PPKM Dinilai Tebang Pilih, Satgas Covid Pemalang: Itu Kebijakan Nasional
- calendar_month Kam, 18 Feb 2021
FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI
PUSKAPIK.COM, Pemalang- Satgas Covid-19 Pemalang mendapat tanggapan keras terkait pelaksanaan PPKM oleh beberapa aktivis. Karena kebijakan PPKM dianggap ‘tebang pilih’. Tanggapan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Pemalang hari ini, Kamis 18 Februari 2021.
Satgas Penanggulangan Covid-19 kabupaten Pemalang melalui jubirnya, Tutuko Raharjo menjelaskan, bahwa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan nasional, regional, dan daerah yang dilaksanakan dalam 3 tahap.
“Kalau berdasarkan berita di media kita semua tahu PPKM tahap 1 dan 2 dianggap tidak berhasil. Namun untuk tahap 3 yang saat ini kami lalukan, catatan kita Alhamdulillah dari data, angka penambahan kasus Covid-19 menurun,” ungkapnya.
Tutuko melanjutkan, dalam pelaksanaan kebijakan atau regulasi dalam PPKM mikro sekarang ini pastinya ada pembatasan-pembatasan yang berdampak pada sisi ekonomi.
“Dari pelaksanaan PPKM awal sebenarnya bukan tanpa solusi. Sebelumnya pada tahapan PPKM 1 dan 2 kegiatan sosial budaya ada kelonggaran dalam pelaksanaannya. Namun ketika masuk tahap PPKM mikro memang ada aturan pembatasan kegiatan tersebut,” ujar Tutuko.
Menurutnya, tantangan pelaksanaan PPKM mikro tahap 3 ini tidak mudah. Kasus suspek Covid-19 harus ditemukan semua, kontak erat, isolasi mandiri bagi yang positif, menutup sarana ibadah, sarana bermain anak, dan fasilitas olahraga, ini yang sudah dilakukan dengan kordinasi Satgas Covid di tingkat desa.
“Bahkan lebih diperketat lagi jika disuatu RT itu dinyatakan zona merah (lebih dari 10 org positif Covid-19), itu ada instruksi kemendagri, “ujarnya.
- Penulis: puskapik
