PPKM Dinilai Tebang Pilih, Satgas Covid Pemalang: Itu Kebijakan Nasional
- calendar_month Kam, 18 Feb 2021
FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI
Merasa tak puas dengan tanggapan Satgas, direktur puskapik.com, Heru Kundhimiarso kembali menegaskan andil pemerintah dalam konsekuensi atas kebijakan PPKM mikro. Menurutnya, selama ini tidak terukur secara jelas dampak ekonomi dan solusinya kepada masyarakat kecil pada pelaksanaan PPKM sampai tingkat desa.
“Kalau soal kebijakan nasional untuk PPKM mikro kita sama-sama tahu, tapi sampai saat ini kita tidak tahu designnya seperti apa, aturannya bagaimana?. Misalnya satu RT ada yang terpapar Covid kemudian dilokalisir. Apa stimulus dari pemerintah daerah ketika satu RT dilokalisir disuruh stay di rumah saja? kebutuhan pokoknya juga harus dipikirkan. Kasihan juga aparat TNI, Polri, Satpol PP yang bertugas dalam pengamanan kebijakan ini, pasti akan berbenturan dengan masyarakat, rakyat yang lapar tentunya akan teriak pak,” katanya
Ikut menambahkan, anggota DPRD FPDIP, Budi Hermanto, mengingatkan kembali tentang pemahaman intruksi Kemendagri no 3, adanya kelonggaran dari sebelumnya PSBB ke PPKM.
“Pemahamannya dilonggarkan lagi bukan malah dipersempit. Ini yang harus dipahami bareng-bareng. Artinya untuk PPKM mikro ini, kalau di satu RT sudah zona hijau ya monggo silahkan warganya untuk beraktivitas seperti biasa lagi. Fokus penanganan atau pembatasan hanya yang di zona kuning, orange, atau merah saja,”katanya.
Lanjut Budi, Ia merasa selama berkeliling memantau ke desa-desa bersama OPD, pemahaman Permendagri no 3 tentang PPKM mikro idak dipahami oleh desa-desa. Tentunya itu menjadi catatan bagi Satgas atau siapapun yang berwenang dalam kebijakan ini.
- Penulis: puskapik
