PUSKAPIK.COM, Pemalang – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang desak Dindikbud mencari solusi terbaik agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka bisa segera dilaksanakan, dengan keamanan yang terjamin. KBM tatap muka bakal dipertimbangkan kembali usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) rampung.
Itu disampaikan H Nuryani, Ketua Komisi D DPRD Pemalang. Nuryani menuturkan, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka yang belum bisa dilaksanakan hingga kini menjadi keresahan, baik murid maupun wali murid.
“Kalau wali murid yang betul-betul bisa membina, bisa membimbing, bisa mengajari, tidak masalah,†Kata Nuryani, Jumat 19 Februari 2021.
Tetapi, sambung Nuryani, menjadi masalah jika SDM orang tua murid lebih rendah.
“Apakah tidak ribut sendiri di rumah? Orang tua dengan anaknya itu ribut, ini juga harus dicarikan solusi,†terang Nuryani.
Maka dari itu, Komisi D memerintahkan kepada Dindikbud Pemalang agar mencarikan solusi terbaik agar KBM tatap muka bisa dilakukan, tapi tidak membahayakan terhadap siswa.
“Kalau madrasah,TPQ, bisa berjalan, kenapa yang formal tidak bisa berjalan?. Yang ikut Madrasah, kemudian ikut di TPQ kan anak-anak kita juga, toh itu masih bisa berjalan,†jelas Nuryani.
Hal yang sama juga disampaikan Nuryani dalam public hearing Aliansi Solidaritas Aktivis Pemalang (ASAP) bersama Satgas Covid-19 di ruang paripurna DPRD Pemalang, Kamis 18 Februari 2021 kemarin.
Mengenai hal ini, Kepala Dindikbud Pemalang, Mualip, menyampaikan KBM tatap muka di Pemalang akan dipertimbangkan kembali usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berakhir.
“Yang jelas prinsip jika memang diperintahkan oleh beliau pak Bupati, untuk tatap muka sudah kita siapkan beberapa sekolah untuk piloting project, yang berkali-kali kita sampaikan, kita sudah punya sekolah yang sudah siap untuk (KBM) tatap muka.†jelas Mualip.
Saat ini perpanjangan PPKM sendiri masih berlangsung secara Mikro, sampai dengan 22 Februari 2021 mendatang.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Editor: Amin Nurrokhman
