PUSKAPIK.COM, Semarang – Demak termasuk salah satu daerah di Jateng yang mengalami banjir yang cukup parah beberapa waktu lalu. Beberapa desa terutama di daerah pesisir terendam banjir hingga di atas satu meter dan baru surut dalam beberapa hari.
LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang, menilai ada beberapa proyek yang memperburuk kualitas lingkungan hidup. Salah satunya Proyek Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak. Proyek tersebut telah membuat amblesan tanah semakin menurun dan mengancam kehidupan masyarakat.
Direktur LBH APIK RR Ayu Hermawati Sasongko mengatakan, langkah pemulihan harus segera dimulai dengan menghentikan proyek-proyek tersebut. “Perlu ditinjau ulang pembangunan tol laut Semarang-Demak, yang mengakibatkan amblesan tanah yang setiap tahun turun sekitar 10-15 sentimeter,†tegas Ayu, Senin 8 Maret 2021.
Lebih lanjut LBH APIK menyarankan Pemerintah lebih memperhatikan bencana abrasi laut yang saat ini mengancam Demak, daripada memacu proyek tanggul laut dan tol Semarang-Demak. Menurutnya, dampak abrasi di Demak cukup parah. Namun Pemerintah seperti abai dengan penderitaan yang dirasakan rakyat yang terdampak abrasi.
Salah satu wilayah terdampak parah abrasi laut adalah di Dukuh Timbulsoko, Kabupaten Demak. Abrasi mulai menghantam dukuh tersebut sejak 2010 sampai sekarang. Sehingga warga setempat kehilangan penghasilan sebagai petani maupun petani tambak karena abrasi mengakibatkan lahan persawahan dan tambak tersapu air laut.
“Kondisi warga di sana sangat memprihatinkan. Sekitar 170 kepala keluarga terpaksa bertahan hidup di tengah genangan air laut yang semakin meninggi, dengan cara meninggikan rumah dan membangun jalan dari dana swadaya,†ujar Ayu.
Warga Dukuh Timbulsoko sejak pertengahan Februari 2021 juga mulai membangun jalan yang menjadi akses satu-satunya masuk desa. Pembangunan jalan tersebut dari iuran warga dan sampai sekarang belum selesai. LBH APIK bersama sejumlah LSM yakni lembaga Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Koalisi RakyatUntuk Keadilan Perikanan (KIARA), Puspita Bahari, dan Yayasan Paralegal Pertiwi saat ini telah melakukan penggalangan dana untuk membantu pembangunan tersebut dengan kegiatan ‘Solidaritas Gerakan Perempuan di Masa Pandemi Covid 19 dan Dampak Bencana Iklim’.
Penulis: R Adianto
Editor: Amin Nurrokhman
