Hari Ini, Pengurus KNPI Pemalang 2021-2023 Dilantik

Penyerahan bendera KNPI dari Ketua DPD KNPI Jawa Tengah, Tino Indra W kepada Rinaldi Firdaus Kaustar sebagai Ketua KNPI Pemalang periode 2021-2024 FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI

PUSKAPIK.COM, Pemalang- Ketua dan jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pemalang periode 2021-2024 resmi dilantik.

Ketua KNPI Pemalang, Rinaldi Firdaus Kautsar dan puluhan pengurus lainnya hasil Musyawarah Daerah (Musda) XIII dilantik oleh ketua DPD Jawa Tengah, Tino Indra W di hotel Winner, Sabtu siang 3 April 2021.

Aldi menyampaikan, dalam kepemimpinannya semua unsur organisasi-organisasi kepemudaan dari berbagai latar belakang bekerja sama membangun Kabupaten Pemalang.

“Kepada seluruh pengurus KNPI Pemalang harus seiya sekata bersatu padu. Kalau ada isu yang bertujuan memecah belah kita tidak usah terlalu ditanggapi, kita ‘stay cool’ saja tidak usah terbawa suasana,” ujarnya.

Aldi berharap hubungan yang sudah terbangun dengan DPD KNPI Jawa Tengah melalui berbagai kegiatan bisa lebih meningkat dan harmonis.

Ketua DPD KNPI Jawa Tengah, Tino Indra W mengapresiasi Ketua KNPI Pemalang, Rinaldi. Menurutnya meskipun ada beberapa pihak mencoba menggagu kepemimpinannya namun tetap berhati besar dan berlapang dada.

“Ketua KNPI Rinaldi bisa bicara dengan NU, bicara dengan Muhammadiyah dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya dalam membangun semagat kepemudaan untuk mengembangkan diri. Jika sudah KNPI ya kita berbicara tentang NKRI berdasarkan idealisme yang dipegang oleh pemusa,” tandasnya.

Soal konflik kepengurusan, Tino menyatakan saat ini di pusat sudah ada kemungkinan untuk bersatu.

“Dalam satu bulan ini harus bersatu dan targetnya nanti setelah ada kepemimpinan baru bisa memasukkan undang-undang kepemudaan. Kawan-kawan tidak usah khawatir tetap berpikir untuk bangsa dan negara,” katanya.

Lebih lanjut, Tino mengatakan soal hibah yang diberikan pemerintah kepada KNPI tidak perlu dipikirkan. Ada atau tidak ada organisasi tetap jalan terus.

“Dan jang khawatir soal hibah, kalau di satu daerah terjadi perpecahan maka semuanya tidak dapat hibah. Kalau ada yang dapat secara hukum itu melanggar, karena hibah pemerintah berdasakan SK Kemenkumham. KNPI organisasi aktivis kepemudaan, dan yang namanya aktivis tidak akan tergantung kepada pemerintah,” pungkasnya.

Penulis : Baktiawan Candheki
Editor: Amin Nurrokhman

 

 

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi oleh Hak Cipta!!