Miliki Data, Laskar Patih Sampun Siap Buka-bukaan soal Dugaan Intimidasi ke Dinas-Dinas di Pemalang
- calendar_month Ming, 11 Apr 2021
Laskar Patih Sampun (LPS) menggelar konferensi pers di Hotel Winner Pemalang, Minggu, 11 April 2021. FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI
Kundhi mencontohkan kasus dugaan ‘upeti’ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang rekamannya secara luas beredar dan diduga melibatkan salah satu anggota DPRD. Ada juga sekelompok orang mendatangi agen mengatasnamakan relawan dan melakukan tekanan bahwa merekalah yang berhak menjadi suplier.
“Itu lucu, bagi saya Pilkada sudah selesai. Ini yang akhirnya membuat polarisasi pasca Pilkada semakin meluas,” ujarnya.
Kundhi menepis apa yang dilakukannya dan LPS ini sengaja membuat gaduh apalagi sarat kepentingan. Menurutnya, ini murni gerakan moral dari masyarakat Pemalang yang ingin daerahnya maju dalam segala sektor.
“Kalau ada perbedaan pendapat itu wajar bagi kami, yang jelas di sini kami tidak ada kepentingan apapun. Alhamdulillah kami masing-masing punya pekerjaan, ada yang bertani seperti mas Andi, saya sebagai pengusaha, dan kawan-kawan dari pekerja seni, ” katanya.
Sementara itu, konferensi pers siang itu ditutup dengan pernyataan sikap, adapun penyataan sikap tersebut sebagai berikut :
1. Meminta dan mendesak kepada siapa pun pihak, kelompok atau elemen manapun hingga oknum DPRD dan politisi dari kelompok mana pun untuk menghentikan cara-cara tidak patut, tidak pantas dengan melakukan intevensi dan intimidasi terhadap kelompok lain, pelaku usaha hingga penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pemalang.
2. Meminta dan mendesak Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan Mansyur Hidayat untuk mengambil langkah cepat, strategis, kongkret dan tegas agar kegaduhan tidak terus terjadi. Kenapa bupati dan wakil bupati perlu mengambil langkah? Karena oknum-oknum yang disinyalir melakukan tekanan dan intimidasi tersebut selalu mengatasnamakan relawan atau pendukung mereka pada saat Pilkada lalu.
- Penulis: puskapik
