HNSI Pemalang: Tata Kelola Infrastruktur Muara Pelabuhan, Biang Kerok Penurunan PAD Sektor Perikanan
- calendar_month Sen, 12 Apr 2021
FOTO/PUSKAPIK/ISTIMEWA
PUSKAPIK.COM,Pemalang – Puluhan nelayan Tanjungsari, Kelurahan Sugihwaras, Pemalang dan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pemalang mendatangi Gedung DPRD, Senin 12 April 2021 siang.
Massa berorasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan. Massa akhirnya diterima untuk audiensi di Gedung Paripurna DPRD Pemalang. Mereka menuntut adanya peran DPRD dan Pemkab untuk mengatasi persoalan pendangkalan muara pelabuhan Tanjungsari.
Audiensi ini merupakan kali kedua, pada tahun 2019 sudah pernah dilakukan dengan persoalan yang sama.
Ketua HNSI Pemalang, Abdul Wahid, mempertanyakan realisasi janji-janji anggota DPRD pada audiensi dengan persoalan yang sama di tahun 2019 lalu. Karena hasil audiensi tersebut belum terealisasikan sampai sekarang.
“Janjinya antara lain, anggaran pembangunan pangkalan pendaratan ikan, anggaran pengerukan sungai Srengseng 1 tahun 2 kali, dan perawatan dari sedimentasi dengan penyediaan ponton dan eskavator. Itu hanya janji-janji, maka hari ini kami datang untuk menuntut realisasinya,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini anggota Komisi C DPRD, Rinaldi Firdaus Kautsar menyampaikan, secara pribadi apa yang sudah dijanjikan oleh pimpinan DPRD di 2019 kepada perwakilan nelayan ingin segera dilaksanakan.
“Kami siap mem-backup itu, namun secara teknis kami bukan pihak yang menangani secara langsung sehingga nanti kami bersama dinas terkait akan mendatangi lokasi,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD, Slamet Ramuji merasa kecewa, karena dari Dinas Perikanan dan DPUTR Pemalang tidak diwakili oleh kepala dinasnya. Slamet menganggap persoalan pendangkalan muara ini sangat penting, karena berkaitan erat dengan PAD di sektor perikanan.
- Penulis: puskapik
