PUSKAPIK.COM, Pemalang – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Pemalang tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk sembako tapi uang tunai. Bantuan diterimakan langsung melalui Kantor Pos.
“Kabupaten Pemalang ada 10 KPM yang diminta Kemensos RI langsung ke kantor Pos, tidak lewat Pak Bupati, tidak lewat Dinas,” kata Kabid Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pemalang Supardi saat dikonfirmasi Puskapik.com di ruang kerjanya, Rabu, 19 Mei 2021.
KPM dalam program BPNT mendapat bantuan dalam bentuk uang tunai, setelah keluarnya keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Nomor 11/6/SK/HK.02.02/5/2021. Keputusan itu, mengatur tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan program sembako, melalui Pos penyalur.
Baca Juga
“Bantuannya dalam bentuk tunai Rp200.000, KPM-nya di Kelurahan Mulyoharjo, 10 orang, tanpa sepengetahuan kami, itu waktunya sebelum Lebaran,” kata Supardi.
Saat ini, Dinsos masih meminta data 10 KPM di Kelurahan Mulyoharjo yang menerima manfaat BPNT secara tunai itu ke kantor Pos Pemalang. “Saya komunikasi dengan Pos, katanya nanti ada data 1.000 KPM yang disalurkan di Pos, kami tidak mendapat data dari Kemensos,” kata Supardi.
Sementara itu, Manager Operasional Kantor Pos Pemalang, Analis Fajar menuturkan, pihaknya mendapat instruksi penyaluran bantuan itu secara mendadak.
“Hari itu kita melakukan rapat zoom, dan hari itu juga kita menerima perintah dari Kantor Pos Pusat. Kemarin berarti launching pas malam takbir (Idul Fitri),” kata Fajar kepada Puskapik.com.
Bahkan karena pelaksanaannya dilakukan mendadak, kata Fajar, pihaknya tak sempat berkoordinasi ke Dinsos Pemalang, melainkan langsung ke Kelurahan Mulyoharjo. “Teknisnya kan seperti pembayaran BST, jadi bentuknya itu tunai. Per tahapnya Rp200.000, kemarin yang dibayarkan itu Rp400.000 berarti 2 tahap,” kata Fajar.
Dari total 10 KPM yang ditunjuk di Kelurahan Mulyoharjo, hanya 4 KPM yang bisa terlaksana, akibat keterbatasan waktu. Dalam launching itu, tutur Fajar, di Provinsi Jawa Tengah hanya Kabupaten Pemalang yang ditunjuk.
“Kemarin sih rencana Pemalang sendiri ada sekitar 1.000 KPM, cuma belum dilaksanakan semua. Memang yang di-launching kan baru 10, kami masih menunggu perintah,” kata Fajar.
Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M
Baca Juga
