Ketua DPC PDIP Pemalang: Ketua DPRD Harus Bisa Kritisi Kebijakan
- calendar_month Sen, 31 Mei 2021
Ketua DPC PDIP Pemalang, Junaedi, foto bersama Ketua DPRD Pemalang, Tatang Kirana, di Gedung Paripurna DPRD Pemalang. Senin 31 Mei 2021 FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI
PUSKAPIK.COM, Pemalang- Ketua DPC PDIP Pemalang, Junaedi menginginkan Tatang Kirana sebagai Ketua DPRD Pemalang yang baru harus bisa mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Selain melaksanakan tugas kedewanan, diharapkan juga mampu melaksanakan tugas-tugas intruksi dari partai. Yang nantinya sebagai mitra DPRD dan pemerintah daerah yang akan menentukan arah kebijakan sebagaimana arahan dari partai,” ujarnya usai pelantikan Ketua DPRD Pemalang di Gedung Paripurna Senin, 31 Mei 2021.
Lebih lanjut, Junaedi menjelaskan, yang dimaksud tugas-tugas partai adalah menyerap aspirasi masyarakat atau ‘wong cilik’.
“PDIP adalah partai wong cilik atau partai masyarakat, sehingga kebijakan dari tingkat pusat, propinsi, dan daerah manakala itu berpihak pada rakyat mana harus didukung full. Namun jika sebaliknya maka harus mengambil sikap kritis,” ungkapnya.
Junaedi berharap amanat yang dibebankan kepada Tatang bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.
“Sekali lagi, bahwa jabatan ketua DPRD adalah petugas partai yang diberi amanat partai sesuai undang-undang,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pagi ini, Senin 31 Mei 2021, Anggota Komisi B DPRD Pemalang, Tatang Kirana, dari fraksi PDIP, disumpah jabatan sebagai Ketua DPRD Pemalang.
Sebelumnya, kursi ketua wakil rakyat Pemalang itu diduduki HM Agus Sukoco, sebelum dirinya mundur untuk maju dalam kontestasi Pilkada Pemalang 9 Desember 2020 lalu.
Dalam perjalan karirnya, Tatang 2 kali terpilih sebagai Anggota DPRD yakni periode 2014-2019 (Bendahara Fraksi PDIP) dan 2019-2024 (Ketua Fraksi PDIP).
- Penulis: puskapik
