Budhi Rahardjo
Founder BR Centre
HARI INI, Minggu, 6 Juni 2021, tepat 100 hari Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.
Janji perubahan kala kampanye masih terngiang jelas di kuping dan rasa masyarakat Pemalang. Melalui janji perubahan lebih baik dibanding pemerintahan yang lama menjadikan pilihan sebagian besar masyarakat Pemalang (yang punya hak memilih) menjatuhkan pilihan ke pasangan Agung-Mansur. Mengungguli dua pasangan lain Agus-Eko dan Iskandar-Awe.
Apa yang dibutuhkan oleh rakyat adalah realisasi janji perubahan ke arah yang lebih baik, bukan sekedar hura-hura pencitraan, ganti warna mulai cat gedung, warna baliho, kaus dan pernak-pernik yang lain. Yang semula warnanya tertentu ganti jadi warna tertentu.
Rakyat janganlah diperdaya dengan lomba gambar dan mancing. Walaupun acara itu di Indonesia merupakan satu-satunya acara 100 hari kerja bupati dan wakil bupati, dan hanya ada di Pemalang.
Ingat, mandat dan kedaulatan itu di tangan rakyat bukan di tangan partai atau tim apapun namanya.
Mari kita runut dan lihat pula bagaimana penggunaan aset dan keuangan daerah. Bagaimana pun hak keuangan dan hak menggunakan fasilitas barang milik negara itu hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang telah diatur dengan perundang-undangan negara. Bukan seperti milik pribadi yang bisa diberikan kepada siapa pun.
Kami dengar dari Kepala OPD yang tidak akan saya sebut namanya, disinyalir ada pihak-pihak yang tidak berhak, diperintahkan untuk diberi fasilitas mobil dinas untuk operasional pribadi.
Juga ada orang-orang non ASN yang tidak ada urgensinya diajak perjalanan dinas dengan memakai uang negara.
Aji mumpung, aja dupeh, rakyat mengingatkan!
Satu lagi.
Perlu direfleksian dalam 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, kalau kita lewat Jalan Gatot Subroto, dari Kelurahan Bojongbata ke Paduraksa, ada gedung kantor organisasi profesi yang sudah ganti warna dari semula warna gedung dan balkhonya selalu dengan warna menyolok tertentu, sekarang telah ganti jadi warna sesuai warna politik yang sedang berkuasa. Hal ini menunjukan elite pengurusnya sempurna jadi bunglon.
Tapi lihatlah jalan di depan gedung yang rusak parah dan tidak ada usaha perbaikan darurat seperti yang lalu. Padahal jalan tersebut juga dipakai oleh masyarakat dari Banyumas Raya yang akan masuk atau keluar jalan tol, sungguh memalukan.
Lantas bagaimana program 100 harinya?
Apakah ini perubahan seperti yang digembar-gemborkan waktu kampanye.(*)
