BR Center: RPJMD Pemalang Harus Realistis dan Pro-rakyat
- calendar_month Sen, 14 Jun 2021
FOTO/PUSKAPIK/ISTIMEWA
Menurut mantan Sekda Pemalang itu, idealnya sebelum rapat Pansus seharusnya bupati dan sekda mengekspos RPJMD secara langsung di depan DPRD dan OPD. Supaya tahu maunya seperti apa.
“Jangan semua diserahkan kepada Bappeda, ya kalau Bappeda menguasai, kalau tidak?. bisa berdampak pada kebingungan di tingkat OPD sebagai pelaksana kebijakan,” katanya.
BR berharap kepada Pansus DPRD sebagai garda terakhir dalam mengawal RPJMD.
“Jangan kecewakan rakyat. RPJMD harus bisa menjadi gambaran visi-misi bupati pada saat kampanye, jangan sampai ini diabaikan. Kalau diabaikan maka yang akan dirugikan masyarakat. Yang terjadi nantinya adalah mandat yang sudah diberikan oleh rakyat akan dicabut,”pungkasnya.
Seperti diketahui saat ini RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026 tengah memasuki rapat pembahasan oleh Pansus DPRD.
Diberitakan sebelumnya, Rapat Pansus I DPRD Pemalang bersama Bapeda dan OPD terkait tentang pembahasan RPJMD hari ini, Jumat 11 Juni 2021 berujung ‘deadlock’. Hal ini dikarenakan Pansus DPRD menilai ada tiga hal yang belum mencapai kata sepakat.
“Ada tiga hal yang rupanya masih belum sesuai dengan hati nurani kami. Yang pertama, target Indikator IPM yang masih rendah,kemudian laju inflasi. Lalu bargaining dari opini BPK harus dicantumkan untuk pencapaian WTP, sedangkan ini tidak ada,” ungkap Ketua Pansus I DPRD Pemalang, Budi Harmanto kala itu.
Penulis : Baktiawan Candheki
Editor: Amin Nurrokhman
- Penulis: puskapik
