BPJS Kesehatan, Kelemahan dan Peran Vitalnya di Tengah Pandemi Covid-19
- calendar_month Kam, 17 Jun 2021
Iskandar Ali Syahbana
Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, Indonesia belum sepenuhnya terhenti dari kemiskinan. Banyak warga yang masih menjadi pemulung, gelandangan, pengemis, maupun bagi mereka yang lemah iman, akan melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut BPS 2020, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen atau 27,55 juta orang, meningkat 0,41 persen atau 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen atau 2,76 juta orang pada September 2019.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan untuk memberikan bantuan tunai baik sebagai modal usaha, pelatihan, membantu mencukupi kebutuhan hidup, ataupun kebijakan dalam bidang kesehatan. Salah satu program yang dikembangkan adalah BLT dan BPJS.
Sebenarnya kebijakan-kebijakan di Indonesia ini sangat membantu untuk kehidupan sosial warganya. Hanya saja masih banyak pemangku kepentingan yang bermain dalam kebijakan tersebut. ini membuat rakyat Indonesia selalu meragukan kebijakan Pemerintah. Seandainya Indonesia bisa menerapkan pola pikir rakyatnya seperti Negara maju, pasti jaminan kesetaraan dan kesehatan akan naik. Dalam buku Model dan Desain Negara Kesejahteraan, disampaikan bahwa ketika rakyat Indonesia memenuhi semua kewajiban yang ada, maka berhak menuntut hak yang seharusnya didapat. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar pajak, menaati hukum dan terlibat bela negara. Sedangkan Rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan social, dan berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.
- Penulis: puskapik
