Pemalang Darurat Covid-19, Ampera: Pemkab Pemalang Harus Cari Solusi Bukan Ditutup-tutupi

Koordinator Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera), Heru Kundhimiarso (kanan) menyampaikan orasi dalam aksi damai beberapa waktu lalu. FOTO/DOK.PUSKAPIK

PUSKAPIK. COM, Pemalang – Pandemi Covid-19 hingga saat ini belum juga terkendali, bahkan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa waktu terakhir. Ribuan orang di Kabupaten Pemalang terpapar, termasuk tenaga kesehatan, yang beberapa di antaranya meninggal dunia.

Kondisi ini diperparah dengan belum dibayarkannya insentif tenaga kesehatan mencapai Rp16 miliar.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera), Heru Kundhimiarso mengatakan, morat-maritnya penanganan pandemi Covid-19 memperburuk citra pemerintahan Agung-Mansur yang baru seumur jagung.

Baca Juga

Loading RSS Feed

“Jika tak ingin dianggap gagal dan tak mampu, harus sesegera mungkin memperbaiki strateginya menghadapi penyebaran Covid-19,” kata Kundhi dalam siaran siaran persnya, Sabtu, 26 Juni 2021.

Kundhi mengakui bahwa Pemalang bukan satu-satunya daerah yang tergagap-gagap menghadapi pandemi Covid-19. Namun, pemerintah daerah harusnya tak perlu malu mengajak bicara banyak pihak dan warganya dalam mencari penanganan yang efektif.

“Kondisi yang pontang-panting menghadapi wabah tak perlu ditutup-tutupi, tapi harus sesegera mungkin dicarikan solusi,” katanya.

Kundhi berharap penggalangan solidaritas warga harus sesegera mungkin dilakukan. Kebijakan bupati melakukan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi warga bukanlah solusi justru akan menimbulkan potensi gesekan rakyat dan aparat penegak aturan.

“Apalagi pembatasan itu masih tebang pilih, tanpa konsep dan teknis yang jelas dalam pelaksanaannya. Kebijakan denda bagi warga yang dianggap melanggar protokol kesehatan (prokes) misalnya. Laah, emangnya kalian pejabat di lingkungan Pemda sudah menjalankan prokes? Keluar masuk pendopo kabupaten dan perkantoran Pemda saja slonang-slonong bebas. Rakyat suruh patuh, tapi kalian malah mempertontonkan dagelan. Waras?,” ujar mantan wartawan ini.

Kundhi mengingatkan, terkait dampak kebijakan pembatasan tersebut. Pemerintah Agung-Mansyur harus mengambil langkah cepat dan cerdas dalam persoalan ini karena menyangkut kehidupan ribuan orang yang telah kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan akibat pembatasan yang dilakukan.

“Jika salah mengambil langkah, keputusan keliru berpotensi memunculkan kerawanan sosial di tengah pandemi yang tak jelas kapan berakhirnya ini. Karena persoalan wabah Covid-19 tak hanya membludaknya warga yang terpapar. Namun, lonjakan pengangguran juga jadi persoalan super serius yang harus sesegera mungkin ditangani,” katanya.

Penulis: Baktiawan Candheki
Editor: Faisal M

Loading

Baca Juga

Loading RSS Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi oleh Hak Cipta!!