PUSKAPIK.COM, Pemalang -Lonjakan penyebaran Covid-19 di berbagai daerah di Jawa Tengah terus terjadi. Ancaman krisis nakes dan Bed Occupancy Rate (BOR) yang mencapai angka maksimal di sejumlah rumah sakit rujukan semakin nyata, tak terkecuali di Kabupaten Pemalang.
Kepada puskapik.com, Ketua DPRD Pemalang, Tatang Kirana, Senin 28 Juni 2021, menyampaikan masukannya kepada pemerintah daerah agar alokasi anggaran sementara diprioritaskan pada penanggulangan Covid-19 dulu. Tunggakan insentif nakes Rp 16 M, penambahan fasilitas perawatan pasien dan rencana rekrutmen relawan kesehatan tentunya membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
“Pemda harus punya sense of crisis dalam persoalan ini. Jika tidak ada pos lain untuk pergeseran kami sarankan bupati untuk memangkas anggaran yang sebelumnya di peruntukan untuk paket pembangunan infrastruktur jalan,” ungkapnya.
Menurut Tatang, pilihan bupati sangat sulit ketika harus dihadapkan antara permbangunan infrastruktur jalan rusak atau penanganan Covid-19, karena keduanya sama-sama menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Menurut saya kebutuhan nakes itu lebih darurat ketimbang pembangunan jalan. Karena nakes merupakan garda terdepan dalam pemberantasan Covid-19. Akan menjadi pertanyaan ketika banyak daerah lain fokus pada penanganan Covid-19 gelombang kedua yang penyebaran dan tingkat kematiannya lebih tinggi, Pemda malah fokus ke infrastruktur jalan,” ungkapnya.
Tatang menambahkan, selain itu, ketika pekerjaan jalan harus dilakukan sekarang dikhawatirkan tidak terlaksana secara tuntas, alokasi anggaran pun dikhawatirkan akan menjadi silpa.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Pemalang, M Syafi’i. Menurutnya sebaiknya proyek Penunjukan Langsung (PL) ditunda atau dibatalkan saja, karena ada hal yang lebih urgent.
“Kita kecolongan, hampir semua daerah sama kecolongan situasi akibat sudah mulai banyak yang abai terhadap kondisi,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Krisis tenaga kesehatan penanganan Covid-19 di RSUD Dr M Ashari benar-benar terjadi. Hal ini menyusul banyaknya nakes RS milik Pemkab tersebut yang terpapar Corona.
“Sebanyak 45 tenaga kesehatan kita yang ambruk. Rekrutmen juga sudah dilakukan di internal kami, sekuriti sudah kami tarik ikut membantu. Bahkan cleaning service juga sudah diperbantukan, jadi yang saat ini bekerja di RSUD sebagian sudah bukan tupoksinya lagi,†ujar Direktur RSUD Dr M Ashari, dr Sunardo Budi Santoso saat Rakor dengan bupati dan Forkopimda di Gedung Sasana Bakti Praja, Jumat 25 Juni 2021 lalu.
Sunardo meminta Pemkab untuk melakukan rekrutmen relawan besar-besaran untuk mengatasi krisis tenaga kesehatan ini. Keadaan semakin sulit ketika diketahui ada tunggakan insentif nakes dari Agustus 2020 lalu sampai sekarang yang mencapai Rp 16 M.
Penulis : Baktiawan Candheki
Editor: Amin Nurrokhman
Berita Lainnya :
