Dapat Penolakan Perpanjangan PPKM, Bupati Pemalang: Kami Anggarkan Bantuan Sosial
- calendar_month Sel, 20 Jul 2021
Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo usai berdialog dengan masa Ampera soal Penolakan PPKM darurat Selasa sore, 20 Juli 2021 di Ruang Sasana Bhakti Praja. FOTO/PUSKAPIk/BAKTIAWAN CANDHEKI
PUSKAPIK.COM, Pemalang – Penolakan rencana perpanjangan PPKM Darurat secara terjadi di berbagai daerah. Di Pemalang, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera) menggelar dialog terbuka bersama bupati, wakil bupati, dan Forkopimda Kabupaten Pemalang terkait hal itu.
Dalam dialog terbuka di Ruang Sasana Bhakti Praja, Selasa sore, 20 Juli 2021, Koordinator aksi, Heru Kundhimiarso menegaskan dampak sosial ekonomi yang membuat masyarakat semakin terpuruk apalagi tidak adanya improvisasi kebijakan untuk bantuan bagi yang terdampak.
“Kami mengerti kebijakan PPKM Darurat adalah kebijakan pemerintah pusat. Harapannya pemerintah daerah ada improvisasi untuk melindungi kehidupan masyarakat minimal dalam kebutuhan pangan,” katanya.
Kundhi juga meminta Pemkab memaparkan data hasil evaluasi pemberlakuan PPKM darurat dan jam malam terhadap laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pemalang.
“Kalau hanya jalan ditutup lampu PJU dimatikan kita tahu mobilitas pasti turun, namun yang ingin kita tahu sejauh mana kebijakan ini efektif terutama dalam penyebaran Covid-19. Ini yang harus disampaikan kepada publik,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo mengatakan, pemberian bantuan dampak PPKM darurat di Kabupaten Pemalang sudah dianggarkan.
“Bantuan sosial baik APBD sudah kami lakukan, dan sumber-sumber lain termasuk CSR dari beberapa Perusahaan Daerah dan swasta. Untuk penyaluran kepada masyarakat dalam bulan ini. Terkait perpanjangan PPKM darurat kami selaku pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan dari pusat, jadi tidak mungkin berbeda sikap,” ujarnya.
- Penulis: puskapik
