PUSKAPIK.COM, Pemalang – Pemkab Pemalang mengakui bahwa pemberian bantuan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah belum maksimal. Penyebabnya, warga yang melaksanakan isoman belum memiliki kesadaran untuk melapor.
Sontak, pernyataan ini mendapat reaksi keras dari Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) saat audiensi tentang penolakan perpanjangan PPKM darurat di ruang Sasana Bhakti Praja, Selasa sore, 20 Juli 2021. Menurut koordinator AMPERA, Heru Kundhimiarso menganggap pernyataan tersebut seolah-olah meletakkan kesalahan hanya kepada warga. Padahal pemda sendiri juga punya data orang-orang yang terkonfirmasi positif.
“Ketika orang terkonfirmasi positif kan ada datanya, Dinkes pasti mengetahui tinggal disampaikan ke Camat, ke Kades agar orang tersebut mendapatkan perhatian khusus. Bukan warga yang dalam kondisi sakit harus melapor. Sudah sakit dan ketakutan malah disuruh laporan,” katanya.
Kundhi melanjutkan, selama ini faktanya kepedulian pemberian bantuan kepada warga yang isolasi mandiri justru lebih banyak diberikan oleh warga atau komunitas.
“Saya pernah datang sendiri kepada warga yang isolasi mandiri memberikan bantuan pangan secara pribadi. Pertanyaanya dari temen-temen sebenarnya siapa yang seharusnya bertanggung jawab apakah dari kecamatan atau kabupaten?. Faktanya beberapa orang tersebut tidak mendapat bantuan sama sekali saat isolasi mandiri di rumah,” ujarnya.
Sekda Pemalang M Arifin menjelaskan, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan tempat isolasi yang kapasitasnya cukup besar. Ada di 2 titik, yakni di Mejagong dan Gedung DPRD baru.
“Kalau di lokasi tersebut semua kebutuhan kami penuhi tidak hanya obat, termasuk juga kebutuhan harian lainnya. Faktanya warga masih banyak yang enggan diisolasi di sana. Untuk warga desa sebenarnya sudah dialokasikan 8% dari DD untuk penanganan Covid termasuk bantuan kepada warga yang isolasi mandiri,” katanya.
Penulis: Baktiawan Candheki
Editor: Faisal M
