PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ada ratusan ribu jiwa di Kabupaten Pemalang dalam kategori miskin. Pemkab diminta lakukan penanggulangan jangka pendek dan panjang.
Siang tadi, Selasa 3 Agustus 2021, DPRD Pemalang mengundang 19 OPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD),
Anggota DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, mengungkapkan, jika melihat Perda RPJMD yang lalu, masih menyisakan kemiskinan yang cukup luar biasa.
Baca Juga
“Ada 209 ribu jiwa di Kabupaten Pemalang menurut program RPJMD ini miskin,†ujar Fahmi.
Pemerintah daerah, kata Fahmi, harus memilah penanggulangan kemiskinan dengan jangka pendek dan jangka panjang.
“Jangka pendek, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan bantuan-bantuan sosial berupa PKH, BPNT, kesehatan dan sebagainya,†tutur Fahmi.
Dalam hal ini, terang Fahmi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga harus diverifikasi dan validasi agar tepat sasaran.
“Perlu kerja sama dari semua sektor, pemerintah desa dan kabupaten,†jelas Fahmi.
Kemudian untuk program jangka panjang yang harus dilakukan Pemkab, kata Fahmi, seperti permodalan, pemberdayaan, dan asistensi warga miskin untuk mendapatkan pasar dan pengetahuan.
Politisi PPP itu berharap, rapat bersama TKPKD bisa memunculkan konsep koordinasi, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan.
“Kita mengedepankan fungsi koordinatif Bappeda sebagai sekretaris TKPKD Kabupaten Pemalang. Supaya meminimalisir ego sentris masing-masing OPD,†tandas Fahmi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pemalang, Supaat, menegaskan, pihaknya optimistis upaya penanggulangan kemiskinan di Pemalang akan berhasil.
“Kami sampaikan dari desainnya, konsultasi publiknya, sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan seperti yang dipaparkan teman-teman OPD,†terang Supaat.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Editor: Amin Nurrokhman
Baca Juga
