Pemkab Pemalang Tidak Sensitif Kasus Pertanahan, Kawali: Ada Oknum dan Pembisik Bupati
- calendar_month Ming, 29 Agu 2021
Puput TD Putra, Ketua Umum Kawali
Kawali mendesak, permasalahan lahan eks HGU di Sikasur Bantarbolang dan permukiman di kawasan Perhutani, segera diselesaikan, agar hak-hak warga terpenuhi.
Diberitakan sebelumnya, Deputi II Kantor Staf Presiden(KSP), Abetnego Panca Putra Tarigan, menyesalkan, sikap Bupati Pemalang dan jajarannya yang dinilai kurang responsif terkait kedatangan utusan KSP, untuk membahas isu-isu strategis di Pemalang.
Deputi II KSP berada di Kantor Bupati Pemalang dan tidak ditemui bupati, pada Selasa, 24 Agustus 2021 lalu. Padahal sudah sekitar 3 jam menunggu. Kedatangan Abetnego di Pemalang, sedianya akan meninjau lokasi tenurial dalam kawasan hutan di Desa Bantarbolang dan Karanganyar, Kecamatan Bantarbolang, yang menjadi satu dari 78 prioritas penyelesaian tenurial dalam kawasan, lokasi eks HGU terlantar PT Kencana Sikasur di Desa Sikasur dan lokasi perhutanan sosial (IPHPS) KTH Rimba Agro Abadi di Desa Simpur, Kecamatan Belik.
Sampai berita ini diunggah, belum ada keterangan resmi dari Bupati Pemalang maupun jajaran Pemkab Pemalang terkait ini. Sekda saat coba dikofirmasi tidak bisa dihubungi.
Wakil Bupati, Mansur Hidayat melalui ponselnya mengaku tidak tahu menahu agenda tersebut.
“Tidak ada yang memberitahu saya adanya agenda itu. Kalau tahu, saya pasti akan datang mewakili pak bupati yang sedang ada kegiatan,” katanya.
Penulis: Heru Kundhimiarso
Editor: Amin Nurrokhman
- Penulis: puskapik
