PUSKAPIK.COM, Pemalang – Anggota DPRD Pemalang Noor Rosyadi melakukan reses masa sidang ke-3 di lokasi pembangunan Gedung Aswaja Center MWC NU, Dukuh Sarwodadi, Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Sabtu, 28 Agustus 2021.
“Saya juga sekaligus membagikan santunan anak yatim piatu dan janda, serta menyerahkan 100 sak semen 100 zak untuk pembangunan gedung tersebut, insyaAllah nanti ditambah Rp50 juta. Kemudian juga menganggarkan bantuan untuk Muslimat, Fatayat, Banser dan Ranting NU di Kecamatan Taman,” Noor Rosyadi dari Fraksi PKB ini, Senin 30 Agustus 2021.
Kepada warga, Noor memaparkan tugas, fungsi, dan pengawasannya sebagai anggota DPRD serta menyampaikan keaadan Pemerintah Kabupaten Pemalang saat ini.
Baca Juga
Noor menyampaikan, pendapatan daerah di APBD 2021 Kabupaten Pemalang direncanakan Rp2,548 triliun dan dalam perubahan APBD 2021 naik menjadi Rp2,567 triliun atau naik Rp19,5 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Noor, semula direncanakan Rp256,1 miliar juga naik menjadi Rp301,4 miliar. “Ini disebabkan karena eksekutif terlalu kecil dalam memasang target PAD-nya dibanding potensi yang ada sehingga di rapat Komisi C terjadi kenaikan PAD sebesar Rp45,2 miliar,” katanya.
Kenaikan PAD tersebut di antaranya terdapat pada PLN, semula Rp33 miliar naik menjadi Rp36,16 miliar, Bank Jateng semula Rp9,121 miliar naik menjadi Rp17,518 miliar, PDAM semula Rp2,688 miliar naik menjadi Rp3,733 miliar.
Adapun belanja daerah pada APBD 2021 sebesar Rp2,836,8 triliun atau turun Rp102,2 miliar menjadi Rp2,734,6 triliun. Penyebabnya karena karena transfer dana dari pemerintah pusat berkurang sebesar Rp43,3 miliar dan perkiraan dana Silpa dibanding realisasi sebesar Rp123,9 miliar.
Menurutnya, eksekutif dalam beberapa bulan ini telah melakukan recofusing atau pemotongan anggaran belanja sebanyak 3 kali dengan jumlah total anggaran belanja sebesar Rp241 milyar
Ia mengaku sudah mempertanyakan rincian pemangkasan tersebut dalam rapat Badan Anggaran dengan Eksekutif pada Senin, 24 Agustus 2021 lalu.
“Rincian ini perlu, daftar pemotongan ini perlu, guna pertimbangan dari dewan, bila suatu kegiatan dianggap penting dan manfaat, maka kami akan usulkan untuk tetap dipertahankan untuk dilaksanakan dan tidak dihapus atau dipotong,” kata Noor.
Selain itu, Noor juga mengaku sudah mengusulkan kepada eksekutif untuk membuat daftar rencana usulannya terhadap beberapa kegiatan.
“Berikut anggarannya yang akan dimasukkan dalam RAPBD Perubahan 2021 guna dilakukan pembahasan lebih detail dan sejauhmana keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat,” kata Noor.
Dalam kesempatan itu, Noor juga mendapat aspirasi dari masyarakat agar pemerintah lebih memperhatikan lembaga keagamaan ponpes, madrasah, TPQ dan kesejahteraan guru atau ustaz.
Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M
Baca Juga
