Ketua DPRD Pemalang Beberkan ‘Benang Merah’ Terganjalnya RPJMD dan Defisit APBD
- calendar_month Sab, 18 Sep 2021
Tatang Kirana, Ketua DPRD Pemalang.FOTO/PUSKAPIK/ISTIMEWA
Bupati Mukti Agung Wibowo memulai perburuannya, mencari solusi alternatif untuk menambal defisit puluhan miliar ini. Ada dua opsi yang disiapkan, hutang sebesar Rp 50 miliar atau menarik saham ‘Kota Ikhlas’ di Bank Jateng.
Dari gedung parlemen, muncul reaksi penolakan sejumlah fraksi partai. Bupati memastikan bakal mencari solusi alternatif lainnya, untuk menutup defisit APBD puluhan miliar itu.
“Sebelumnya kami dari badan anggaran berkonsultasi dengan BPKAD Propinsi, mereka menyarankan agar dilakukan rasionalisasi anggaran. Bupati akhirnya meminta solusi dengan kami para pimpinan,†terang Tatang.
Di tengah badai defisit APBD ini, Tatang mengharapkan sikap kenegarawanan para wakil rakyat. Dalam rapat pimpinan, para ketua fraksi partai DPRD Pemalang kemudian menyetujui rencana rasionalisasi anggaran.
“Kami mengorbankan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD dipangkas, dari eksekutif memotong TPP ASN golongan III ke-atas. Solusi itu kami berikan karena dalam persoalan ini pembangunan Pemalang dipertaruhkan. Jangan sampai arah pembangunan terseok-seok,†ungkap Tatang.
Terpisah, Sekda Pemalang, Mokhammad Arifin, membenarkan adanya tambal defisit melalui TPP ASN Untuk golongan III sebagaimana aturan yang ada. Meski begitu, menurut Arifin, pemangkasan TPP itu dilakukanya 50 persen dan hanya selama 3 bulan.
“Sebagaimana aturan yang ada, Pemda boleh memangkas TPP atau tunjangan kinerja jika keuangan APBD mengalami kesulitan,” kata Arifin.
Diberitakan sebelumnya, Selasa 24 Agustus 2021, Anggota DPRD yang tak hadir dalam paripurna persetujuan penetapan RPJMD Pemalang diimbau miliki alasan. Pimpinan menyebut ketidakhadiran mereka merupakan tindakan ‘ekstrim’.
- Penulis: puskapik
