PUSKAPIK.COM, Pemalang– Ketua Komisi D DPRD, Nuryani berjanji akan menindaklanjuti desakan Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera) untuk melayangkan surat ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait karut-marut persoalan BPNT di Pemalang.
Hal ini disampaikan Nuryani saat menemui puluhan massa Ampera dalam audiensi di DPRD Pemalang, Senin 4 Oktober 2021.
“Sebelumnya pak bupati sudah memberi masukan kepada Kemensos untuk menata ulang pendistribusian BPNT. Kami mengapresiasi langkah pak bupati, anggota dewan mendukung penuh khususnya dari komisi D. Kita pun akan layangkan surat yang sama dengan pak bupati. Namun untuk surat dari DPRD tentunya akan kami sampaikan kepada pimpinan terlebih dahulu. Mudah-mudahan minggu depan surat itu sudah dikirimkan,” ungkapnya.
Baca Juga
Selain itu, Nuryani juga mendukung penuh upaya Ampera jika menemukan oknum DPRD yang ikut bermain dalam proyek BPNT ini supaya dilakukan langkah hukum.
“Silahkan diproses karena hal ini juga menyangkut nama baik lembaga terkait pungli dan sebagainya di BPNT. Kami dukung, apalagi kemarin disampaikan oleh pak Wapres bahwa Pemalang adalah salah satu daerah termiskin se-Jateng sedangkan BPNT ini adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan di masa pandemi,” ungkapnya.
Kordinator aksi Ampera, Andi Rustono pun menerima apa yang disampaikan Komisi D dalam audiensi tersebut dan akan mengawal dan memantau sampai waktu yang sudah dijanjikan.
“Audiensi yang kami lakukan hari ini sebagai dukungan moral menyikapi karut-marutnya BPNT di Pemalang. Setelah ini kami juga akan beraudiensi dengan kepolisian terkait dugaan pungli BPNT oleh oknum anggota dewan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial Pemalang, Slamet Masduki menyampaikan, surat yang dilayangkan bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo kepada Menteri Sosial sejak Mei 2021 lalu belum mendapat respon balik.
“Kami juga masih menunggu kebijakan Kemensos, sampai sekarang belum ada balasan, ” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo meminta agar bank dan agen penyalur program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayahnya untuk diganti. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Permintaan penggantian bank penyalur BPNT tersebut dibenarkan Kepala Dinas (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki. Permintaan tersebut kata Slamet, sudah disampaikan melalui surat resmi yang ditanda-tangani bupati dan dikiriman ke Mensos.
“Surat sudah kita kirimkan sejak bulan Mei. Kami masih menunggu keputusan dari Mensos nantinya akan seperti apa,” kata Slamet dalam keterangan pers, Rabu 28 September 2021.
Penulis : Baktiawan Candheki
Editor: Amin Nurrokhman
Baca Juga
