PUSKAPIK.COM, Pemalang – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo membantah tudingan dirinya terlibat dalam kisruh Musorkab KONI Pemalang 2021. Panitia Muskorkab sebelumnya dibekukan karena terindikasi tidak netral dan mendukung salah satu calon.
Pembekuan panitia Musorkab dilakukan oleh Ketua Umum KONI Pemalang Agung Dewanto pada Senin 18 Oktober 2021. Agung mengendus adanya indikasi panitia menjadi tim sukses salah satu calon. Belakangan diketahui Bupati Pemalang hadir dalam acara pengerahan dukungan untuk salah satu calon yang dimoderatori panitia.
Mukti Agung Wibowo mengakui dirinya menghadiri acara yang dimaksud. Namun kehadirannya adalah suatu hal yang wajar. “Kan saya juga Ketua Askab PSSI (Pemalang), jadi kalau ada pertemuan teman-teman untuk ini, wajar saja saya di situ kan,” katanya saat ditemui Senin, 1 November 2021.
“Sekali lagi, bahasa saya, kita ingin perubahan lebih baik, dan ini semua sesuai prosedur. Kita tidak melanggar AD/ART,” ujar Mukti Agung.
Sebagai pemerintah daerah, kata Agung, pihaknya menyambut baik siapa pun yang ingin membawa KONI menuju perubahan, membuka lembaran baru, dan lebih berprestasi. “Justru, kita harus berintrospeksi, selama ini seperti apa? apakah ada peningkatan? Monggo kalau ingin mempertahankan, karena merasa mendapatkan prestasi dan bisa meningkatkan olahraga di Kabupaten Pemalang,” katanya.
Mukti Agung berharap KONI Provinsi Jawa Tengah melihat secara riil, nyata, dan netral. “Tidak ada unsur apa-apa, ini sportivitas olahraga saja,” ujarnya.
Ketua Cabor Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Kabupaten Pemalang Sudarsono, Minggu, 31 Oktober 2021, mengungkapkan kepada Puskapik.com adanya indikasi ketidaknetralan panitia Muskorcab. Panitia muskorcab, kata Darsono, menjadi moderator dalam sebuah acara deklarasi dukungan pencalonan yang dihadiri para pengurus cabor. Bahkan, acara itu dihadiri Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
“Manakala nanti ada temuan-temuan fakta lapangan Bupati Pemalang terlalu jauh intervensi terhadap dunia olahraga ini, dengan pembuktian nyata, saya berani melaporkan ini ke Gubernur atau ke Presiden RI,” kata Darsono.
Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M
