Sertifikat Belum Jadi, Perangkat Desa Dituntut Mundur
- calendar_month Rab, 1 Jan 2020
Warga lainnya, Ruyati (35) bersama adiknya juga dimintai uang untuk pembuatan akta tanah sebesar Rp 1 juta dan Rp 1,4 juta per bidang. “Saya bingung, kalau mau bikin sertifikat massal PTSL, sebenarnya bayarnya berapa. Apakah harus punya akta tanah dulu atau tidak. Saya tidak tahu karena tidak pernah ada sosialisasi,” kata warga RT 5 RW 3 itu.
Kades Kertasari, Dedi Murdiyanto membenarkan, di desanya pernah ada program PTSL pada 2018 lalu. Saat itu, dirinya belum menjabat sebagai kepala desa. Adapun, jumlah tanah yang diikutsertakan dalam program pembuatan sertifikat massal itu sebanyak 2200 bidang. Kabarnya, warga diminta membayar antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bidang. Uang itu khusus bagi warga yang belum memiliki akta tanah. Jika sudah punya akta, maka hanya membayar Rp 150 ribu per bidang tanah.
“Warga kecewa. Mereka mendesak perangkat desa untuk mundur,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rudi Indrayani, mengatakan, program sertifikat massal melalui PTSL hanya dikenai biaya Rp 150 ribu per bidang. Bagi warga yang belum memiliki akta tanah, sebenarnya tidak harus membuat akta, karena program itu sudah include semuanya. “Ini kenapa sampai dimintai jutaan rupiah. Sangat memberatkan warga,†ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indrayani memediasi warga Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal menggeruduk balai desa setempat, Selasa (31/12), tuntut penyelesaian sertifikat massal.(Foto: Puskapik/Istimewa)
Dalam kesempatan itu, Politikus Partai Gerindra ini akhirnya meminta kepada seluruh perangkat desa yang sudah meminta uang kepada warga supaya dikembalikan. Apabila tidak dikembalikan, maka perangkat desa harus komitmen dengan surat pernyataan yang sudah ditandatanganinya.(AR)
- Penulis: puskapik
