PUSKAPIK.COM, Kota Pekalongan – Delapan kelurahan di Kota Pekalongan yang terdampak perubahan iklim adanya banjir dan rob akan disasar program Adaptation Fund (AF) yang dijalankan oleh Lembaga Kemitraan Jakarta. Masing-masing Kelurahan Panjang Baru, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Bandengan, Krapyak, Padukuhan Kraton, Degayu di Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat.
Adaptation Fund merupakan sebuah program dukungan pembiayaan proyek untuk membantu masyarakat rentan di negara berkembang beradaptasi dengan perubahan iklim. AF didirikan berdasarkan Protokol Kyoto dari konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC).
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid hadir membuka kegiatan Kick Off Meeting Program Adaptation Fund Pekalongan Tingkat Kelurahan yang berlangsung di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Kamis, 9 Desember 2021.
Baca Juga
“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan pencerahan, penyemangat dan ilmu baru para perangkat kelurahan yang disasar program ini. Mengingat, dalam kegiatan ini juga melibatkan LPM, BKM, RT/RW, dan tokoh masyarakat yang hadir mendukung dimulainya program Adaptation Fund di Kota Pekalongan,” tutur Aaf, sapaan akrab wali kota.
Untuk mendukung program AF, diharapkan peran serta dari masyarakat bersama-sama mengawasi, menjaga, serta merawat lingkungan sekitar dalam meminimalisir dampak perubahan iklim. Sebab, tidak dipungkiri, Kota Pekalongan masih rawan terjadi bencana banjir, baik yang disebabkan adanya rob maupun air hujan.
“Jangan saling menyalahkan atau pun mencari kambing hitam permasalahan tersebut. Sejatinya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menuntaskan permasalahan tanpa peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan adanya program AF ini mudah-mudahan permasalahan perubahan iklim di Kota Pekalongan ini bisa segera teratasi dengan baik,” kata Aaf.
Team Leader Project Adaptation Fund Kota Pekalongan, Dadang Hilman menjelaskan, Kemitraan berupaya turut serta dalam menanggulangi permasalahan ini melalui kerja sama dengan Pemkot Pekalongan untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan dan mengadvokasi kebijakan ketahanan iklim. Melalui skema pendanaan Adaptation Fund (AF), Kemitraan melaksanakan program pendekatan 3S (safekeeping–surviving–sustaining). Pendekatan 3S merupakan pendekatan untuk perlindungan (safekeeping), peningkatan ketahanan (surviving), dan (sustaining) memelihara kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak langsung oleh perubahan iklim agar tetap kondusif dan berkelanjutan. Program ini nantinya akan berjalan selama 3 tahun ke depan.
“Program AF di Kota Pekalongan ini merupakan proyek pertama yang dilakukan Kemitraan Jakarta di tingkat Kota di seluruh Indonesia. Karena adaptasi itu tidak seperti pembangunan atau aktivitas seperti biasa, untuk di Kota Pekalongan sendiri adalah adanya dampak perubahan iklim yaitu banjir rob yang menjadi fokus utama kami, di mana ada 8 kelurahan terdampak bencana itu yang akan disasar,” kata Dadang.
Sebetulnya di tingkat kota, ada dokumen rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim yang berlangsung dalam jangka pendek,menengah maupun jangka panjang. Komponen intervensi fisik dalam program AF ini di antaranya perlindungan pesisir terhadap abrasi dan terehabilitasi. Kegiatannya di antaranya pengembangan mangrove, penguatan sedimentasi pantai dan pelibatan mayarakat wilayah pesisir.
Dampak yang diharapkan menurunnya abrasi pantai, terbentuknya sedimen untuk mempertahankan garis pantai, terehabilitasinya kawasan Pusat Informasi Mangrove dan terlindunginya ekosistem pesisir Kota Pekalongan. Selain itu, pengelolaan sampah atau limbah, fasilitas sanitasi umum dan pengembangan urban farming. Sementara intervensi nonfisik, kegiatan yang akan dilakukan di antaranya peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim.
“Yang pertama kita ingin melindungi pesisir pantai dari ancaman rob.Yang kedua adalah mempertahankan adanya program yang sudah berjalan saat ini dipelihara dan ditingkatkan melalui berbagai kegiatan terkait dokumen rencana aksi yang disinkronkan dengan program pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Terakhir adalah melestarikan, adanya kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik di tingkat kelurahan yang disasar, terutama kaitannya dengan urban farming seperti pengembangan program kampung iklim (proklim), peningkatan pengetahuan masyarakat terkait ancaman rob, pengelolaan sampah, ekowisata dan sebagainya,” kata Dadang.
Kontributor: Suryo Sukarno
Editor: Faisal M
Baca Juga
