Polemik Beras PTAU Pemalang, PKS Minta Transparansi
- calendar_month Sab, 15 Jan 2022
PUSKAPIK.COM, Pemalang – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Pemalang meminta transparansi penjualan beras oleh PT Aneka Usaha untuk PNS dan pegawai BUMD. Mereka menilai, usaha yang menimbulkan polemik ini kurang tepat.
Ketua fraksi PKS DPRD Pemalang, Solichin, mengatakan, transparansi penjualan beras oleh PT Aneka Usaha Pemalang untuk PNS dan pegawai BUMD mutlak diperlukan agar polemik ini tak berlarut-larut.
Transparansi yang dimaksud adalah adanya wujud riil kenaikan harga beli gabah, baik gabah kering panen maupun gabah kering giling di tingkat petani lokal (Kabupaten Pemalang) yang dibeli PT Aneka Usaha.
“Baik pembelian itu lewat gabungan kelompok tani (gapoktan), maupun petani langsung.†jelas Solichin, Sabtu 15 Januari 2022.
Fraksi PKS sendiri, kata Solichin, sangat setuju dengan kebijakan beli beras petani lokal yang dilaksanakan Pemkab Pemalang jika memang tujuannya untuk menyerap beras petani lokal dan meningkatkan taraf hidup petani.
“Tapi apakah ada jaminan beras seharga Rp12.500 per-kilogram yang dijual PT Aneka Usaha benar-benar langsung dibeli dari petani lokal?†imbuhnya.
Solichin menegaskan, jika memang tidak ada garansi bahwa beras tersebut dibeli dari petani lokal. Maka biarkanlah para PNS dan pegawai BUMD Kabupaten Pemalang membeli beras di ricemill wilayah domisili mereka.
“Dengan harga Rp 9.500 sampai Rp 10.000 per-kilogram insyaAllah sudah mendapatkan beras kwalitas bagus.†katanya.
Fraksi PKS DPRD Pemalang memandang, kebijakan beli beras petani lokal yang dilaksanakan Pemkab Pemalang melalui surat keputusan Sekretaris Daerah ini, perencanaan serta pengkajiannya belum baik dan matang.
- Penulis: puskapik
