PUSKAPIK.COM, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023. Sejumlah isu strategis dibahas mulai dari IPM, kemiskinan ekstrem, hingga infrastruktur jalan yang rusak.
Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang 2023 itu digelar di pendopo kantor Bupati, Senin 14 Februari 2022. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Pemalang, Tatang Kirana, serta diikuti seluruh jajaran OPD Kabupaten Pemalang.
“Konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, usulan, serta saran sebagai kelengkapan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD Pemalang 2023,” kata Sujarwo, Kepala Bappeda Pemalang.
Baca Juga
Konsultasi publik itu dibuka langsung oleh Bupati Mukti Agung Wibowo. Ia menyampaikan sejumlah isu strategis Kabupaten Pemalang, diantaranya soal tingkat kemiskinan yang berada di angka 16,56% tahun 2021.
“Tahun 2021, Pemalang mendapatkan label sebagai Kabupaten Miskin Ekstrem, dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 9,52% atau 124 ribu jiwa.” kata Bupati.
Isu strategis lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang yang menempati ranking 34 se-Jawa Tengah dengan nilai sebesar 66,56 di tahun 2021 serta tingginya angka stunting dan anak tidak sekolah(ATS).
“Infrastruktur, masih menjadi isu strategis yang kita hadapi dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan kondisi Infrastruktur yang masih memprihatinkan,” ujar Mukti Agung.
Dalam hal ini, kata Bupati, kondisi jalan Kabupaten yang rusak di Kabupaten Pemalang saat ini mencapai 31,72% atau sepanjang 243 kilometer. Kemudian tempat pembuangan akhir (TPA) melebihi kapasitas tampung sampah.
“Pada sektor perumahan, dari 70 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni, baru tertangani 25,51% atau 17,8 ribu unit” tandas Mukti Agung Wibowo.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Baca Juga
