Komisi D DPRD Minta Anggaran Guru Honorer Tak ‘Diotak-atik’
- calendar_month Sen, 7 Mar 2022
PUSKAPIK.COM, PEMALANG – Komisi D DPRD Pemalang meminta Dindikbud memperhatikan nasib ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sekolah negeri yang tidak terakomodir PPPK. Alokasi anggaran untuk ribuan honorer di Kabupaten Pemalang diminta tak dikurangi.
Ketua Komisi D DPRD Pemalang, Nuryani, mempertanyakan kejelasan nasib ribuan GTT dan PTT yang tak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Nuryani meminta dinas pendidikan dan kebudayaan (Dindikbud) memberikan solusi untuk mereka.
Apalagi diantara ribuan guru maupun pegawai honorer itu banyak yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Pengabdian mereka memiliki peran penting dalam dunia pendidikan untuk melahirkan generasi ber-SDM (sumber daya manusia) unggul.
“Kami tidak ingin pengabdian yang lama ini disia-siakan. Sekali lagi jangan disia-siakan!,” tegas Nuryani saat memimpin audiensi GTT-PTT dengan Dindikbud Pemalang, Senin 7 Maret 2022.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar alokasi anggaran untuk tenaga honorer se-Kabupaten Pemalang ini tidak dikurangi, meskipun jumlah mereka terkurangi seiring adanya seleksi PPPK dan PNS beberapa waktu lalu.
“Anggaran yang ada saat ini, yang untuk GTT sekitar Rp 10 miliar, dengan adanya yang diterima ASN tolong jangan sampai dikurangi. Anggaran tersebut tetap dialokasikan untuk GTT yang belum diterima ASN, sehingga kesejahteraannya meningkat,” jelasnya.
Seperti diketahui Juni-Juli 2021 lalu dilaksanakan seleksi PPPK di Kabupaten Pemalang dengan formasi PPPK guru SD 1000 orang dan Guru SMP 479 orang. Pasca seleksi itu, saat ini tersisa 1.966 GTT yang tak masuk PPPK.
- Penulis: puskapik
