PUSKAPIK.COM, Pemalang – Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, tengah menjadi perbincangan pasca dirinya mencabut larangan mengikuti seleksi penerimaan prajurit bagi keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Keputusan mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) itu mendapat tanggapan dari anggota DPR/MPR RI fraksi PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikno.
Hendrawan menilai, keputusan sang Panglima TNI itu tepat, jika dilihat dari sudut yuridis (hukum), filosofis, hingga sosiologis. Bahkan Hendrawan mendukung keputusan Jenderal Andika Perkasa ini.
Baca Juga
“Dari sudut yuridis, kita tahu TAP MPRS XXV/1966 itu kita harus lihat isinya, tidak boleh ditafsirkan melebar,” jelasnya saat ditemui Puskapik.com, Jumat 1 April 2022.
Kemudian dari sudut filosofis, kata Hendrawan, negara ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ia menegaskan, poin tersebut tak lain tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI 1945.
“Terus, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Dari sudut sosiologis, masa kita mau melembagakan dendam antar generasi,” cetusnya.
Seperti diketahui, keputusan Jenderal TNI Andika Perkasa mencabut larangan mengikuti seleksi penerimaan prajurit bagi keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) masih ramai diperbincangkan.
Keputusan menantu mantan Kepala BIN, A.M Hendropriyono itu mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penerimaan Prajurit TNI (Akademi, PA PK, Bintara, dan Tamtama) Tahun Anggaran 2022.
Rakor tersebut juga ditayangkan di kanal YouTube @Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu 30 Maret 2022 lalu.
Dalam tayangan itu, suasana rakor tampak tegang saat Kolonel Dwiyanto memaparkan mekanisme penerimaan prajurit TNI dari segi tes mental ideologi.
Kolonel Dwiyanto menjelaskan, calon prajurit gagal diterima jika yang bersangkutan adalah keturunan anggota atau simpatisan PKI. “Pelaku kejadian tahun 1965-1966. Izin, (dasar hukumnya) TAP MPRS Nomor 25,” ujarnya.
Jenderal Andika lantas meminta Kolonel Dwiyanto untuk menjelaskan isi dari TAP MPRS XXV/1966 yang disebut menjadi landasan dilarangnya keturunan anggota PKI mendaftar TNI.
“Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS Nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow (organisasi sayap) dari komunis tahun ’65,” papar Kolonel Dwiyanto.
Jenderal Andika menerangkan, isi TAP MPRS XXV/1966, pertama, menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. “Tidak ada kata-kata underbow segala macam,” ungkapnya.
“Menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme, sebagai ajaran terlarang. Itu isinya.” papar Jenderal Andika Perkasa.
Jenderal Andika Perkasa menegaskan, itu adalah poin-poin yang tertuang dalam TAP MPRS XXV/1966. Andika lantas kembali menanyakan kepada Kolonel Dwiyanto, dasar hukum apa yang dilanggar keturunan anggota PKI.
“Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan, ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Jaman saya tidak lagi, keturunan dari apa, tidak. Karena apa? saya menggunakan dasar hukum, okey? hilang.” tandasnya.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Baca Juga
