PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ketua Komisi C DPRD Pemalang, Noor Rosyadi, menyoroti laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pemalang 2021. Dirinya heran, terdapat anggaran Rp 80,4 miliar Surplus sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai Rp 197,2 miliar.
Menurut Noor, sisa anggaran atau surplus yang mencapai puluhan miliar rupiah dan SILPA ratusan miliar rupiah itu adalah bukti kurang becusnya Pemkab dalam menyusun target pendapatan, belanja, dan pembiayaan di tahun anggaran 2021.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkap, pendapatan daerah pada Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD) induk tahun 2021 ditarget sebesar Rp 2,548 Triliun dan pada RAPBD Perubahan naik Rp 2,565 Triliun.
Baca Juga
“Jadi naik Rp 17 Miliar, dan pendapatan dapat direalisasikan sebesar Rp 2,605 triliun atau naik lagi sebesar Rp 40 miliar sehingga kenaikan total sebesar Rp 57 miliar dari RAPBD induk.” jelas Noor, Selasa 12 April 2022.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD induk 2021 ditarget Rp 257 miliar selanjutnya pada RAPBD Perubahan dinaikkan menjadi Rp 307 miliar dan dapat direalisasikan sebesar Rp 365 miliar atau naik lagi sebesar Rp 58 miliar.
“Sehingga total kenaikan dari PAD induk sebesar Rp 108 Milyard atau naik sebesar 42%, suatu kenaikan yang besar. Eksekutif kedepan harus lebih jeli dan memahami peluang dan potensi PAD. Jangan cari aman dengan memasang target pendapatan rendah atau kecil.” tegas Noor.
Dalam PAD, lanjut Noor, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr M. Ashari Pemalang pada RAPBD Perubahan 2021 ditarget Rp 80 miliar dan dapat terealisasi sebesar Rp 145 miliar (naik sebesar Rp 65 miliar atau 81,2%).
“Kenaikan yang sangat besar, sebagai pertanda bahwa Eksekutif kurang dapat memahami, menghitung potensi dan peluang pendapatan serta kontrolnya lemah.” cecar wakil rakyat asal Taman, Pemalang tersebut.
Soal PAD, Noor Rosyadi juga menyorot PT Aneka Usaha (PTAU) Kabupaten Pemalang. PTAU yang semula bernama PD Aneka usaha dengan kondisi merugi Rp 6,7 miliar. Dalam LKPJ tahun 2021 PT Aneka Usaha kembali merugi Rp 1,47 miliar.
“Sehingga rugi komulatif PT Aneka Usaha menjadi Rp 8,17 miliar dari penyertaan modal Pemkab Pemalang Rp 20,2 miliar.” terang Ketua Pansus 3 DPRD dalam LKPJ Bupati Pemalang 2021 itu.
Untuk pendapatan dari Retribusi ditarget Rp 34 miliar dapat terealisasi Rp 28,5 miliar atau turun tidak terpenuhi Rp 5,5 miliar. Dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah Rp 180,2 miliar namun terealisasi Rp 171,2 miliar atau tidak terpenuhi Rp 7 miliar.
“Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Pemalang tahun 2021 dalam RAPBD induk dianggarkan sebesar Rp 2,84 triliun, dalam RAPBD Perubahan diturunkan Rp 160 miliar menjadi Rp 2,68 triliun. Disayangkan realisasinya hanya Rp 2,52 triliun.
“Realisasi hanya Rp 2,52 triliun atau turun lagi Rp 160 miliar, sehingga dari Belanja induk total turun sebesar Rp 320 miliar.” jelasnya.
Noor Rosyadi menuturkan, dalam forum rapat pembahasan pansus dengan Eksekutif pengguna anggaran dirinya mempertanyakan dan sangat menyayangkan rendahnya penetapan target pendapatan serta penyerapan anggaran yang tak maksimal.
Penyerapan anggaran yang tidak maksimal diantaranya Belanja Pegawai yang dianggarkan Rp 1,144 triliun digunakan Rp 1,093 triliun sehingga tersisa Rp 51 mikiar, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp 728,5 Milyard digunakan Rp 661,1 miliar sehingga sisa Rp 67,4 miliar.
“Belanja Modal dianggarkan Rp 211,6 miliar digunakan Rp 180 miliar sehingga anggaran tersisa tidak digunakan Rp 31,6 miliar. Disisi lain bahwa OPD atau semua Badan dan Dinas telah beberapakali di refocusing atau dipotong anggarannya mencapai Rp 246,5 miliar.” paparnya.
Noor Rosyadi menyayangkan penyerapan anggaran yang tak maksimal, padahal di masa pandemi Covid-19 ini masyarakat sangat kesulitan di segala bidang guna memenuhi kebutuhannya dan juga mengeluh jalan rusak yang mencapai 42,38%.
“Adapun Pembiayaan Daerah dalam LKPJ Bupati tahun 2021, RAPBD dirancang Defisit Rp 116,7 miliar, namun ternyata Surplus anggaran Rp 80,4 miliar sehingga anggaran tahun 2021 terdapat SILPA sebesar Rp 197,2 miliar.” ujarnya.
Terakhir, Noor Rosyadi berharap kedepan dana sisa yang tidak terserap di tahun 2021, nantinya diprioritaskan untuk memperbesar biaya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang saat ini kondisinya memprihatinkan.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Baca Juga
