PUSKAPIK.COM, Pemalang – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pemalang memprotes jalan rusak, Senin 23 Mei 2022.
Mereka berorasi menyampaikan aspirasi dan tuntutannya di depan pusat Pemerintah Kabupaten Pemalang itu. Massa aksi membakar ban sebagai wujud protes jalan rusak yang tak kunjung tertangani.
“Jalan mulus adalah yang dijanjikan Agung-Mansur saat kampanye dulu, tapi sampai sekarang masih bodol (rusak).” teriak Heru Kundhimiarso, Koordinator AMPERA.
Baca Juga
Dalam pernyataan sikapnya, AMPERA meminta kerusakan infrastruktur jalan segera diperbaiki dan Bupati-Wakil Bupati, Agung-Mansur, menjadikan persoalan itu sebagai prioritas kebijakannya.
“Bukan cuma perbaikan yang bersifat parsial, cuma ditambal, itu dua bulan sudah rusak lagi.” kata Kundhi.
Massa AMPERA juga menuntut Bupati-Wakil Bupati Pemalang, Agung-Mansur, memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat Kabupaten Pemalang atas kondisi kerusakan jalan yang saat ini terjadi.
“Apa alasannya jalan di Pemalang belum mulus seperti janjinya saat kampanye Pilkada lalu.” tegas Kundhi.
Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD juga diminta melakukan penghematan anggaran dengan menghentikan kegiatan ke luar kota yang tidak bermanfaat secara langsung untuk masyarakat.
“Rakyat tidak sedang diprovokasi, jalan rusak adalah fakta, bukan rekayasa!”. imbuh Andi Rustono, yang juga koordinator aksi AMPERA.
Saat ini, kata Andi, jalan rusak di Kabupaten Pemalang terdata 357,96 kilometer. Diantaranya 186,89 kilometer rusak berat dan 171,07 kilometer rusak sedang dan ringan.
Diperkirakan 85 kilometer jalan rusak dalam kondisi berat, sedang dan ringan akan dilakukan perbaikan dengan anggaran sebesar Rp 75 miliar dari APBD, Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jika jalan rusak 357,96 kilometer yang diperbaiki 85 kilometer, apakah sampai tahun 2024 berakhirnya masa jabatan Agung-Mansur jalan bisa mulus seperti yang dijanjikan?.” kata Andi.
Tak hanya infrastruktur jalan, Andi Rustono yang juga Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Dharma Tirta Pemalang mengungkapkan, saat ini infratruktur pertanian juga rusak.
“65 persen ada kerusakan di infrastruktur tersier. Jadi kerusakan infrastfuktur jalan dan sarana pertanian belum ditangani serius.” jelasnya.
Dalam pantauan Puskapik.com, aksi unjuk rasa mendapat penjagaan ketat dari aparat Kepolisian. Hingga aksi berakhir, tak ada satu pun pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menemui massa.
Massa aksi kemudian bergeser ke Gedung DPRD Pemalang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Taman. Mereka kembali berorasi tepat di depan gedung wakil rakyat tersebut.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Baca Juga
