AMPERA Minta DPRD Pemalang Kawal Persoalan Jalan Rusak
- calendar_month Sen, 23 Mei 2022
“Tidak ada salahnya jika nanti anggota dewan yang terhormat mengagendakan kembali untuk bisa duduk bersama disini, nanti kita tayangkan secara langsung di media sosial, agar dilihat langsung oleh masyarakat.” tegasnya.
Menanggapi itu, Khodori menerangkan, perbaikan jalan rusak tahun ini terkendala anggaran, karena selama pandemi Covid-19 anggaran yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibebankan ke daerah.
“Contohnya anggaran PPPK dan insentif nakes. Tahun 2021 Pemalang mengangkat sekitar 1.700 PPPK, itu untuk menggaji mereka sekitar Rp 102 miliar.”
“Kemudian insentif nakes, awalnya kewajiban pusat kemudian ditengah jalan dibebankan daerah, kemarin semester 1 tahun 2021 kita anggarkan Rp 32 miliar.” jelas Khodori.
Khodori menegaskan, kedepannya DPRD Pemalang bakal mengawal dan memperjuangkan agar dalam APBD Perubahan 2022 difokuskan untuk perbaikan jalan rusak.
“Soal kegiatan ke luar kota itu bukan kunjungan. Kita study banding. Perlu diketahui kami anggota DPRD kan menjabat 5 tahun, kita rapat dengan eksekutif yang sudah pengalaman tahunan,”
“Kalau kita tidak ditopang dengan study banding ke luar kota, maka kita tidak punya bekal saat membahas peraturan untuk kesejahteraan rakyat.” terangnya.
Setelah aksi unjuk rasa dan audiensi ini, rencananya AMPERA bakal meminta DPRD Pemalang untuk memanggil Pemerintah Kabupaten pemalang (Ekskutif) untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kerusakan infrastruktur jalan.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
- Penulis: puskapik
