DPRD Minta Bupati Akui Ketidakmampuan Anggaran Perbaiki Jalan Rusak di Pemalang
- calendar_month Sel, 24 Mei 2022
“Jadi saya tidak setuju kalau eksekutif menyampaikan tidak lama lagi jalan-jalan di Pemalang akan halus. Halus pakai lumpur?.” tegas Khodori
Khodori menjelaskan, penanganan infrastruktur jalan ini terkendala anggaran karena ada sejumlah pos anggaran yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibebankan ke daerah.
“Contohnya anggaran PPPK dan insentif nakes. Tahun 2021 Pemalang mengangkat sekitar 1.700 PPPK, itu untuk menggaji mereka sekitar Rp 102 miliar.â€
“Insentif tenaga kesehatan (nakes) kemarin semester 1 tahun 2021 kita anggarkan Rp 32 miliar.†jelas Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Kondisi finansial daerah yang memprihatinkan ini, kata Khodori, diperparah adanya pemangkasan dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) selama pandemi Covid-19.
“Kami menginginkan eksekutif memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai kondisi keuangan kita.” tegas Khodori.
Terakhir, Khodori menegaskan, kedepannya DPRD Pemalang bakal mengawal dan memperjuangkan agar dalam APBD Perubahan 2022 nantinya anggaran difokuskan untuk perbaikan jalan rusak.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
- Penulis: puskapik
