PUSKAPIK.COM, Pemalang – Bupati Mukti Agung Wibowo prihatin nilai Monitoring for Centre Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kabupaten Pemalang paling rendah.
Itu diungkapkan Mukti Agung Wibowo dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang di Pendopo Kantor Bupati, Selasa 14 Juni 2022.
“Ini PR kita semua, termasuk OPD ( Organisasi Perangkat Daerah). Kita prihatin, nilai MCP KPK Kabupaten Pemalang paling rendah se-Jawa Tengah, nilainya 75.” ungkapnya.
Dipaparkan Mukti Agung Wibowo, nilai terendah MCP KPK area intervensi desa diantaranya mengenai tata kelola keuangan desa.
“Publikasi dokumen APBDes 2022 dan ILPPDes 2021, laporan konsolidasi realisasi APBDes 2021 dan 2022 berkala,”
“Termasuk Siskeudes online, kemudian audit keuangan desa, sistem atau mekanisme pengawasan masyarakat, database aset desa.” paparnya.
Bupati Mukti Agung Wibowo meminta Dinpermasdes, Inspektorat dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola keuangan desa dengan baik.
“Desa-desa yang belum mempublikasikan dokumen APBDes dan ILPPDes paling lambat 20 Juni 2022 ini.” jelasnya.
Kemudian, imbuh Bupati, semua desa di Kabupaten Pemalang diusahakan agar dalam tahun 2022 ini sudah menggunakan Siskeudes online.
“Dinpermasdes untuk memfasilitasi teknisnya dan Diskominfo untuk mendukung servernya.” tegas Mukti Agung Wibowo.
Bupati meminta Inspektorat berkoordinasi dengan Dinpermasdes untuk menindaklanjuti audit keuangan desa dan mekanisme pengawasan masyarakat.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
