Tolak Konsolidasi, Ratusan Pemborong di Tegal Demo Bupati
- calendar_month Sen, 20 Jun 2022
Hal itu, kata Umi Azizah, disampaikan KPK saat rapat koordinasi program pencegahan korupsi dan optimalisasi pendapatan daerah, Selasa 7 Juni 2022 lalu.
“Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sudah melakukan identifikasi. Kami kometmen kuat untuk melaksanakan arahan KPK. Akan tetapi, kami ada kendala dalam melaksanakan arahan KPK,” jelasnya.
Beberapa kendala itu, lanjut Umi Azizah, yaitu SDM Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang terbatas dan keterbatasan waktu, sehingga konsolidasi belum maksimal dilaksanakan.
Selain itu, semangat dalam keberpihakan terhadap UMKM, juga jadi prioritas dalam pengambilan kebijakan konsolidasi. Akan tetapi, semangat efisiensi tetap dilakukan dalam pekerjaan PL.
“Atas pertimbangan itu, kami minta untuk pekerjaan segera dilaksanakan, tapi tetap menjalankan arahan KPK untuk efisiensi,” terang Umi Azizah.
Kepala DPU-PR Kabupaten Tegal, Hery Suhartono, meminta Bupati mengadakan rapat internal dengan perwakilan pemborong untuk duduk bersama membahas pekerjaan yang bisa dikonsolidasi.
Hal itu dimaksudkan agar tercipta keterbukaan mana saja pekerjaan yang bisa dikonsolidasi dan tidak bisa dikonsolidasi.
“Kami menunggu perintah Bupati. Jika diperintahkan untuk berjalan, kami sepakat untuk segera melaksanakan pekerjaan,†katanya.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
- Penulis: puskapik
