PUSKAPIK.COM, Pemalang – Dari senayan hingga ke pelosok daerah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lantang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka memiliki alasan kuat dalam membantah kebijakan pemerintah ini.
Seperti pagi hari ini, Sabtu 10 September 2022, ratusan massa simpatisan dan anggota PKS di Kabupaten Pemalang menggelar aksi damai menolak kenaikan BBM di jalanan kota, tepatnya di depan Stadion Mochtar.
Berbagai spanduk bernada protes akan kebijakan pemerintah itu dipampang massa aksi yang lengkap mengenakan atribut partai. Aksi mereka menjadi perhatian para pengguna jalan yang melintas disana.
Aksi damai itu diriuhkan teriakan yel-yel dari massa PKS Kabupaten Pemalang. Mereka juga menyayikan lagu perjuangan hingga orasi beberapa tokoh PKS dengan satu suara untuk memprotes kenaikan harga BBM.
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua DPD PKS Kabupaten Pemalang, Suwarso, mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan mengembalikan semuanya ke kondisi semula.
“Ada beberapa poin yang menjadi dasar PKS konsisten menolak atas kenaikan harga BBM bersubsidi, yang pertama, kenaikan harga BBM akan berdampak inflasi yang akan menyebabkan naiknya harga-harga barang,” ujar Suwarso.
Kemudian, kata Suwarso, kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada harga pangan hingga menciptakan efek domino terhadap kenaikan transportasi massal masyarakat ditengah pandemi Covid-19 yang belum rampung.
“Kenaikan harga BBM hanya akan menurunkan daya beli masyarakat, kenaikan harga BBM saat ini dipandang tidak tepat mengingat kondisi masyarakat sudah berat saat pendemi covid-19, dan kini belum pulih,” paparnya.
Suwarso khawatir, kenaikan harga BBM akan menimbulkan dampak ikutan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan besar-besaran di perusahaan-perusahaan, akibat ongkos produksi perusahaan semakin bertambah.
“Kenaikan harga BBM ini akan semakin menambah jumlah keluarga miskin apalagi di kabupaten Pemalang yang tercatat 215.000 jiwa menurut data BPS,” Tandasnya.
Sehingga dari beberapa poin itu, Suwarso bersama kader PKS se-Kabupaten Pemalang menuntut pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi yang menjadi solusi untuk bangkit bersama memulihkan ekonomi akibat hantaman Pandemi Covid-19.
Sebagai informasi, penolakan kenaikan harga BBM ini sebelumnya juga tegas disuarakan anggota DPR RI fraksi PKS dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.
Dalam rapat itu anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Mulyanto, meminta waktu untuk interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani hendak menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.
Mulyanto dalam interupsinya menyatakan PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi yang telah diresmikan sejak Sabtu 3 September yang lalu. PKS memandang kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat.
“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat,” ungkap Mulyanto di Gedung DPR Jakarta, Selasa 6 September 2022.
Saat interupsi dilakukan Mulyanto, semua anggota fraksi PKS yang hadir di paripurna mengangkat kertas bertuliskan ‘PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM’. Satu persatu anggota dewan fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
