Konsisten Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Massa PKS Pemalang Turun ke Jalanan
- calendar_month Sab, 10 Sep 2022
Suwarso khawatir, kenaikan harga BBM akan menimbulkan dampak ikutan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan besar-besaran di perusahaan-perusahaan, akibat ongkos produksi perusahaan semakin bertambah.
“Kenaikan harga BBM ini akan semakin menambah jumlah keluarga miskin apalagi di kabupaten Pemalang yang tercatat 215.000 jiwa menurut data BPS,” Tandasnya.
Sehingga dari beberapa poin itu, Suwarso bersama kader PKS se-Kabupaten Pemalang menuntut pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi yang menjadi solusi untuk bangkit bersama memulihkan ekonomi akibat hantaman Pandemi Covid-19.
Sebagai informasi, penolakan kenaikan harga BBM ini sebelumnya juga tegas disuarakan anggota DPR RI fraksi PKS dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.
Dalam rapat itu anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Mulyanto, meminta waktu untuk interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani hendak menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.
Mulyanto dalam interupsinya menyatakan PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi yang telah diresmikan sejak Sabtu 3 September yang lalu. PKS memandang kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat.
“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat,” ungkap Mulyanto di Gedung DPR Jakarta, Selasa 6 September 2022.
Saat interupsi dilakukan Mulyanto, semua anggota fraksi PKS yang hadir di paripurna mengangkat kertas bertuliskan ‘PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM’. Satu persatu anggota dewan fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.
- Penulis: puskapik
