AMPERA Pertanyakan Mandeknya Penanganan Kasus Dugaan Pungli BPNT di Polres Pemalang
- calendar_month Sen, 12 Sep 2022
“Ini sebagai tanggung jawab moral kami agar publik itu tidak bertanya-tanya akan kelangsungan kasus BPNT, jadi ada keseriusan dari Polres Pemalang,” imbuhnya.
Heru Kundhimiarso menilai, kejelasan penanganan kasus tersebut sangat ditunggu oleh masyarakat. Penilaian kinerja polisi di mata masyarakat dalam kasus ini dipertaruhkan. Apalagi dalam kasus ini pihak yang paling dirugikan adalah rakyat kecil.
Sebagai informasi, dugaan pungli program BPNT itu mencuat setelah beredarnya rekaman percakapan antara seseorang dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESma) Kecamatan Bodeh, Eko, pada Maret 2021.
Dalam rekaman pembicaraan itu, seorang oknum Anggota DPRD Pemalang berinisial FH disebut-sebut menerima ‘upeti’ ratusan juta rupiah tiap bulan dari hitungan Rp4.500 untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
- Penulis: puskapik
