Plt Bupati Kecam Dugaan Jual Beli Proyek oleh Oknum Anggota DPRD Pemalang
- calendar_month Jum, 16 Sep 2022
Diberitakan sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan jual beli proyek di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemalang 2022.
“Ini tidak bisa terus dibiarkan. Modus kotor seperti ini sudah berlangsung lama, dan ini masih saja terjadi bahkan jauh lebih parah dan terang-terangan,” ujar Aktivis AMPERA, Andi Rustono, Jumat 16 September 2022.
Ikut campurnya pihak luar yang mengkondisikan proyek itu dibenarkan Kepala Bidang Bina Marga DPU-TR Pemalang, Abdul Muiz. Hanya saja, Abdul Muiz tidak menyebut siapa aktor yang bermain mengkondisikannya.
“Data itu bukan dari kami (DPU-TR), tapi ya dikembalikan lagi sih. Tapi data itu belum fix. Masih ada perubahan kok.” ungkapnya kepada puskapik.com.
“Ya ini pelajaran buat kami, lain kali jangan sampai menyebar kalau belum fix.” imbuh Abdul Muiz.
Sementara itu saat dikonfirmasi via telepon, FH membantah dirinya menjadi dalang jual beli proyek penunjukan langsung APBD Pemalang itu. “Itu isu liar yang hari ini kami juga akan konfirmasi ke DPU-TR.” jelasnya.
Menurut FH, dirinya dari Komisi B DPRD Pemalang hanya berwenang membahas anggaran dan menetapkan Perubahan APBD 2022. Soal plotting proyek penunjukan langsung, kata FH, itu merupakan kewenangan teknis DPU-TR Pemalang.
“Ketika DPU-TR itu menerima data, berarti saya sampaikan, DPU-TR ini sejauh mana terhadap isu penanganan jalan. Ketika DPU-TR menerima data ya sah-sah saja.” ungkapnya.
“Kalau konteks kami, ya dikembalikan ketika ada pihak luar yang mencoba masuk, memberikan saran. Konteks kami sekali lagi, itu tergantung kewenangan DPU-TR.” tandasnya.
- Penulis: puskapik
