Tak Diinput Data, Ribuan Honorer di Pemalang Geruduk DPRD
- calendar_month Sel, 11 Okt 2022
PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ribuan pegawai honorer di Kabupaten Pemalang mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lantaran data mereka tak kunjung dimasukkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Belum puas dengan hasil konsultasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), para pengabdi pemerintah itu percaya kunci persoalan ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang.
Sejak pagi, Senin 10 Oktober 2022, ribuan pegawai honorer itu mendatangi Kantor DPRD Pemalang. Mereka berkumpul di Balai Rakyat. Sejumlah perwakilan akhirnya diutus untuk beraudiensi dengan anggota DPRD di ruang rapat Badan Musyawarah.
Ketua Ikatan Pegawai Non-ASN (IPNA) Pemalang, Ary Ardianto, menegaskan, tuntutan audiensi ini masih sama seperti audiensi sebelumnya bersama Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, pada pekan lalu.
“Kami meminta agar tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat masuk ke dalam pendataan BKN tahun 2022.” ujar Ary di hadapan anggota Komisi A dan Komisi D DPRD Pemalang yang hadir.
Dari hasil berkonsultasi dengan KemenPAN-RB, Ary meyakini bahwa pegawai honorer yang tidak bisa masuk ke dalam pendataan BKN adalah mereka yang dibayar melalui pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga atau outsourcing.
“Saya yakin, kita pun sebenarnya masih bisa mengirimkan ke sana.” jelasnya.
Sementara itu perwakilan IPNA Pemalang lainnya, Oka Kusumaatmaja, menambahkan, persoalan seperti ini juga terjadi di Tegal. Ada 4000 pegawai honorer dibayar melalui pengadaan barang dan jasa. Namun, data mereka tetap dikirim ke BKN.
- Penulis: puskapik
