PPP Bantah Terima Bantuan dari Bupati Pemalang (nonaktif) untuk Muktamar
- calendar_month Sel, 8 Nov 2022
“Sebatas bantuan kegiatan PPP di Pemalang. Tidak ada bantuan kepada PPP untuk kegiatan level wilayah Jateng apalagi level nasional seperti Muktamar,” jelasnya.
Fahmi menyayangkan para kepala dinas di Pemkab Kabupaten Pemalang tidak mengkonfirmasi kepada dirinya terkait dengan perilaku Adi Jumal yg menjual-jual nama PPP. Padahal menurutnya, semua kepala dinas mengenalnya sehingga bisa langsung konfirmasi kepada dirinya terkait permintaan sumbangan muktamar PPP.
Saat Pilkada 2020, PPP adalah partai politik yang berkoalisi dengan Gerindra mengusung Mukti Agung Wibowo berpasangan dengan Mansur Hidayat. Saat ini, Mansur Hidayat menjabat sebagai Plt Bupati menggantikan Mukti Agung Wibowo yang dinonaktifkan setelah ditangkap KPK, Jumat 11 Agustus 2022 lalu.
Seperti diberitakan, sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Pemalang mengaku diminta patungan oleh Adi Jumal Widodo, orang dekat Bupati nonaktif Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Uang itu disebut-sebut untuk keperluan Muktamar PPP.
“Adi Jumal menyampaikan butuh Rp 1 miliar untuk biaya Muktamar PPP,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, Mubarok Ahmad saat menjadi saksi sidang dugaan suap jabatan Mukti Agung Wibowo di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, 7 November 2022.
Mubarok mengaku dia dan sejumlah kepala dinas masing-masing memberikan Rp 100 juta. Dia mengatakan uang tersebut diberikan kepada Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung melalui Adi Jumal sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah pada Desember 2021 lalu.
- Penulis: puskapik
