Tinggal menghitung hari kita menyongsong hari lahir Pemalang. Kabupaten yang diberi label oleh sebagian warganya sebagai kota seribu LC diusianya yang ke-448 itu masih didera sejumlah persoalan serius.
Problem kemiskinan, angka stunting yang cukup tinggi, pengangguran, keluhan pelayanan birokrasi dan persoalan infrastruktur, khususon terkait jalan rusak. Ditambah satu lagi masalah yakni peristiwa OTT KPK terhadap Bupati yang belum lama menjabat. Artinya ada (indikasi) budaya korupsi akut di kota Kamir ini.
Angka kemiskinan di kota ikhlas termasuk sepuluh besar tertinggi di Jawa Tengah, meskipun ada penurunan pada tahun 2022 yang lalu. Jumlah kaum papa di Pemalang 15,05 persen dari sebelumnya pada kisaran 16,5 persen.
Baca Juga
Kita apresiasi ada penurunan, tapi se-uprit yakni 1,5 persen dan angkanya lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Jawa Tengah yang berkisar 10 koma sekian persen. Kalau dibandingkan angka kemiskinan nasional lebih jomplang lagi karena prosentase kemiskinan Indonesia pada kisaran 9 koma sekian persen.
Betul “ojo dibanding-bandingke” kata Farel Prayoga. Tetapi apapun itu, kemiskinan di Pemalang masih dua digit dan ini “PR” njlimet bagi siapapun Bupati yang berkuasa di Kota Grombyang.
Setiap rezim pemerintahan yang berkuasa faham betul akan persoalan itu dan berupaya mengatasinya. Oke, pemerintahan silih berganti namun problem besar tersebut masih menjadi PR yang belum terselesaikan sampai hari ini. Apa kendalanya? Meneketehe!
Jika bersandar pada APBD yang diharapkan ada gelontoran dana besar mengatasi kemiskinan entah dengan mekanisme bantuan sosial plus memberi kailnya atau permodalan bagi usaha kecil, penciptaan lapangan kerja dan seterusnya, jika itu ada mungkin berdampak signifikan menurunkan indeks kemiskinan di Pemalang.
Persoalanya adalah: seberapa mampu APBD Pemalang menganggarkan budjet jumbo untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan tersebut dengan berbagai macam kebijakan serta bantuan sosial. Sekali lagi, meneketehe!
Masalah pengangguran agak mending, nampak dari menjamurnya pabrik-pabrik berdiri di kota sate loso ini. Logikanya jumlah pengangguran di Pemalang menurun signifikan.
Data tahun 2021 silam angka pengangguran terbuka di kota lontong dekem ini 6,71 persen. Tahun 2023 ini terjadi penurunan yang besar atau tidak? Lagi-lagi meneketehe!.
Dan apakah masih lebih tinggi dari jumlah pengangguran nasional dan Jawa Tengah yang sama-sama pada kisaran 5 persenan? Kita tunggu rilis dari instansi terkait.
Bersamaan hari jadi kota nanas madu ke-488 ini adakah kado spesial dari pengemban amanat rakyat atau Plt Bupati dan jajaranya kepada kita semua masyarakat Pemalang? Sekedar perayaan mengundang artis ibu kota dan sejumlah kegiatan lainya tak ubahnya sebentuk pesta semalam.
Harapan kita, minimal saya pribadi berharap: ada kado berupa kebijakan yang berpengaruh positif bagi segenap rakyat. Entah perbaikan jalan rusak serta perbaikan pelayanan birokrasi dan seterusnya.
Mayoritas suara rakyat berceloteh soal jalan rusak, setidaknya itu yang terpampang di media sosial dan rasan-rasan di warung kecil dan angkringan. Sudahkah itu teratasi? nampaknya belum.
Ihwal perbaikan jalan rusak sampai detik ini masih menjadi trending topik teratas tuntutan masyarakat Pemalang. Mengapa demikian? Karena perbaikan jalan belum menyentuh semua titik jalan rusak yang ada.
Dari total 765,72 kilometer jalan di Pemalang separuhnya dalam kondisi tidak baik. ada yang rusak ringan, rusak sedang dan juga berat. Di APBD tahun 2023 ini dianggarkan Rp 75 miliar untuk mengatasi jalan rusak, cukupkah?
Budget Rp 75 miliar tersebut hanya cukup mengatasi 30% saja dari total semua jalan rusak itu. Kalkulasi ini berdasarkan pernyataan Plt Kepala DPU-TR Pemalang Herry Firmantio di kanal berita puskapik.com (23 september 2022) lalu.
Dengan demikian persoalan jalan rusak di kota kamir ini masih belum teratasi dan tetap menjadi momok entah sampai kapan?
Bertepatan dengan momen hari jadi ke-448 tahun ini alangkah baiknya manakala pemerintah daerah memberikan kado spesial kepada kita semua masyarakat Pemalang berupa perbaikan semua jalan rusak. Tanpa terkecuali atau minimal 60 persen dan bukan separuhnya!
Kita segenap rakyat Pemalang memaklumi bahwa kota ikhlas ini PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya tak sebesar daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya. Sebagian besar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemalang ditopang transferan dana dari pusat. Maka dari itu harapan kami sederhana yaitu perbaikan semua jalan rusak.
Ketersediaan anggaran belum memadai untuk mengatasi semua jalan rusak, mungkin itu problematikanya. Loh apa boleh buat pada saat pilkada berkoar-koar jalan halus dan rejeki mulus.
Tugas penguasa adalah memanage angggaran yang tersedia itu, entah berupa pengetatan anggaran perjalanan dinas dan pemotongan belanja SKPD atau apalah yang musti dikurangi.
Selamat Hari Jadi Pemalang ke-448 ditengah persoalan jalan rusak belum teratasi, sabar ya lur ini ujian.
Opini oleh : Nur Iman Ahmadi (Rakyat Pemalang)
*isi, materi dalam tulisan opini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis
Baca Juga
