Ganjar Minta Kades-Camat di Pemalang Suguhkan Data Riil Warga Miskin Ekstrem

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta para Kepala Desa (Kades) dan Camat di Kabupaten Pemalang memvalidasi data warganya yang miskin ekstrem. Beragam solusi dipersiapkan Ganjar untuk mengentaskan kemiskinan.

“Saya butuh kepastian, apakah data kemiskinan ekstrem milik kami ini benar atau tidak, jumlahnya dibawah atau diatasnya, maka ayo kita cari.” kata Ganjar, dalam rakor percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Pendopo Kantor Bupati Pemalang, Selasa 24 Januari 2023.

Dalam paparannya, Ganjar Pranowo menyebut ada 25 desa di 12 kecamatan se-Kabupaten Pemalang yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun 2022 ada sebanyak 195,84 ribu penduduk miskin di Kabupaten Pemalang.

Indikator kemiskinan ekstrem itu antara lain tidak tidak memiliki jamban, tidak memiliki sumber air minum, tidak memiliki listrik, dan mereka tinggal di rumah yang tidak layak huni. Selain itu juga individu beresiko stunting dan anak tidak sekolah (usia 7 sampai 18 tahun).

“Saya minta tolong kepada teman-teman kades dan camat untuk mencari data riilnya, saya beri waktu satu minggu ini. Nanti kita carikan jalan keluarnya,” tegas Ganjar.

Data riil tersebut, nantinya bakal memfokuskan intervensi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Ganjar bakal menggandeng perusahaan-perusahaan besar di wilayah setempat untuk membantu lewat CSR (Corporate Social Responsibility), maupun bantuan dari Baznas.

“Analisis kita sementara mereka (warga miskin ekstrem) itu tidak bekerja, solusinya nanti kita carikan lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Kita carikan solusi agar pendapatan mereka diatas indikator kemiskinan (Rp 400 ribu/bulan).” jelasnya.

Selain pendapatan bulanan, kata Ganjar, indikator yang penting adalah Anak Tidak Sekolah (ATS). Sekolah virtual menjadi skema yang dipersiapkan untuk warga miskin ekstrem agar bisa bersekolah, maupun melanjutkan sekolah bagi mereka yang putus sekolah.

“SMK Negeri Jawa Tengah kan sudah ada 18, semoga nanti bisa kita masukan juga kesana. Ya semuanya tinggal kebijakan, harapan kami mereka bisa sekolah dan indikator kemiskinannya terselesaikan.” tutur Ganjar Pranowo.

Penulis : Eriko Garda Demokrasi

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi oleh Hak Cipta!!