PUSKAPIK.COM, Pemalang – Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, membenarkan ihwal rencana usulannya menjadi bupati definitif dalam waktu dekat. Pemerintah Daerah Pemalang akan mengebut usulannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Itu diungkapkan Mansur Hidayat kepada wartawan saat ditemui usai mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 tingkat Kwarda Jawa Tengah di Lapangan Bukit Tangkeban, Desa Nyalembeng, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Rabu 30 Agustus 2023.
“Iya, untuk surat pemberhentian Bupati (Mukti Agung Wibowo) itu sudah ada dari Kementerian Dalam Negeri, besok kita serahkan surat pemberitahuan ke DPRD. Nanti melalui persetujuan DPRD (Rapat Paripurna).” ujarnya.
Namun, Mansur belum bisa memberikan kepastian soal kabar yang beredar bahwa dirinya akan segera dilantik menjadi bupati definitif sebelum Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, purna tugas tanggal 5 September 2023 mendatang. Semua, kata Mansur, tergantung Kemendagri.
“Saya tidak tahu, semua tergantung Mendagri. Karena kita masih ada proses pemberitahuan ke DPRD, kemudian kita serahkan usulannya ke Kemendagri melalui Gubernur.” terang Mansur.
Wakil Bupati yang saat Pilkada Pemalang 2020 lalu berpasangan dengan Mukti Agung Wibowo itu berharap, usulan dirinya menjadi bupati definitif ini mendapat jalan mulus. “Semoga ini prosesnya bisa lebih cepat, kalau Gubernur bisa melantik sebelum tanggal 5 itu lebih bagus.” tutur Mansur.
Seperti diketahui, kursi Bupati Pemalang kosong pasca Mukti Agung Wibowo tersandung kasus suap jual beli jabatan. Agung melalui orang kepercayaannya, Adi Jumal Widodo, menerima suap dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Mukti Agung Wibowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 11 Agustus 2022 lalu. Ada 4 pejabat eselon II Pemalang yang terbukti menyuap Mukti Agung Wibowo. Mereka, divonis 1,6 tahun penjara dan telah rampung menjalaninya.
Sementara Mukti Agung Wibowo sendiri divonis 6,5 tahun penjara. Hingga kini, gerbong korupsi Agung masih terus berlanjut. Belum lama, KPK kembali menetapkan 7 pejabat teras sebagai tersangka penyuap dan saat ini mereka masih dalam proses hukum.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Berita Lainnya :
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.