PUSKAPIK.COM, Pemalang – Pelaksana harian (Plh) Bupati Pemalang, Mohammad Sidik, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Pemalang, Jumat 16 Juni 2023.
Dikatakan Sidik, raperda ini merupakan mandatory konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.
Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Baca Juga
Diketahui beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
Dalam LHP tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini berarti bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang bersifat material, kecuali untuk dampak hal -.hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
“Oleh karena itu, kepada jajaran Pemkab Pemalang, ke depan mari kita introspeksi dan segera berbenah dalam rangka memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah dimulai tahun berjalan ini,” ajak Sidik.
Disebutkan hal- hal yang dikecualikan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 tentunya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih baik lagi ke depan.
“Sehingga kita mampu bangkit dan bekerja lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat Pemalang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu secara ringkas menyajikan angka-angka pada pos -pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai materi inti dari Raperda sebagai berikut.
Untuk pos-pos Laporan Realisasi Anggaran yaitu, Pendapatan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 2,493 triliun atau 98,819 dari target yang telah ditentukan sebesar 2,523 triliun.
Realisasi tersebut menurut Sidik turun 4,286 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar 2,605 triliun.
Kemudian Belanja, jelas Sidik, jumlah realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 2,034 trillun atau 91,644 dari anggarannya sebesar 2,220 triliun. Realisasi tersebut naik 0,39 % jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar 2,026 triliun.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Baca Juga
